Gubernur Maluku : Keberadaan Organisasi Pemerintah Harus Tujuannya Jelas

BERITABETA.COM, Ambon — Gubernur Maluku Irjen Pol [Purn] Murad Ismail menekankan, keberadaan suatu organisasi pemerintah harus mendeskripsikan tujuannya dengan jelas.
Kejelasan itu menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam proses pencapaiannya, termasuk untuk mengawal pencapaian tujuan tersebut maka menjadi tugas pemimpin organisasi yang diwujudkan dalam suatu manajemen kinerja.
“Untuk dapat menampilkan kinerja organisasi yang memuaskan, diperlukan perubahan organisasi yang bersifat strategis. Cara kerja organisasi yang masih menganut asas seperti sediakala, tidak lagi memadai disaat ini dan dimasa yang akan datang, ditengah persaingan yang bersifat lokal, domestik dan regional serta global,” ujar Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Maluku Sadali Ie pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-V yang digelar di Kantor BPSDM Provinsi Maluku, Senin, (19/09/2022).
Murad menerangkan, organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya, pada akhirnya akan menghadapi berbagai masalah yang timbul dimasa depan.
Untuk itu sangat diperlukan cara berpikir dan bertindak yang inovatif. Dimana inovasi dapat menyangkut penciptaan produk baru, struktur baru, hubungan baru bahkan kultur baru.
“Dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2005, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pegawai ASN yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik secara administrasi, pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan unit organisasi,” terangnya.
Ia berujar, sosok ASN yang dapat memainkan peran tersebut adalah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas manajemen kinerja yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi administrator pengawas dan pelaksana.
“Untuk itulah, pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pejabat-pejabat administrator, dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator, dengan sasaran adalah terwujudnya kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja bagi pejabat administrator dalam melaksanakan tugas jabatannya,” ujarnya.
Mantan Kapolda Maluku ini menegaskan kepada 30 peserta yang berasal dari SBT, Kota Ambon, Bursel, Tual, Sorong Selatan, Sorong dan Kepulauan Aru ini agar dituntut memiliki kompetensi untuk menerapkan kepemimpinan pancasila dalam mentransformasikan perubahan disektor publik.
Tentu melalui prinsip manajemen mutu dan rencana suksesi perubahan kinerja organisasi, dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya dalam memimpin aksi perubahan kinerja organisasi pada unit kerja masing-masing.
Dia juga berpesan agar para peserta membangun tekad untuk memperbaiki, mengkoreksi cara berpikir dan cara memandang persoalan. Bila dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, kelompok instansi dan sektornya, namun kini, merubah pandangan dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar dalam menyelesaikan persoalan.
“Marilah kita bangun komitmen bersama-sama untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas instansi masing-masing. Marilah kita tingkatkan semangat dan keberanian untuk mengambil tindakan dan resiko, dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik,” pungkasnya. (*)
Pewarta : Febby Sahupala