BERITABETA.COM, Bula — Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum [Pemilu] serentak tahun 2024 mendatang, Aparatur Sipil Negara [ASN] dan Kepala Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] diminta untuk menjaga netralitas.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Devisi [Kordiv] Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] SBT Rosna Sehwaky dalam kegiatan sosialisasi dan implementasi Perbawaslu dan Non Perbawaslu yang digelar di Aula Hotel Mutiara Kota Bula, Jumat (18/11/2022).

Rosna mengungkapkan, semua warga negara dijamin hak politiknya dalam undang-undang, termasuk ANS, Kepala Desa dan perangkatnya, namun mereka dilarang untuk ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis.

"ASN, Kepala Desa dan perangkat desa, tentu mereka yang digaji oleh negara dilarang untuk terlibat politik praktis. Mereka boleh menyaksikan orang berkampanye, tetapi tidak boleh ikut menyampaikan visi-misi kandidat tertentu untuk menguntungkan satu pihak," ungkap Rosna Sehwaky.

Mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia [PMII] ini mengingatkan agar jangan lantaran kepentingan atasan, sehingga ASN dan Kepala Desa ditunggangi untuk ikut memenangkan kandidat tertentu.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk dapat meminimalisir angka pelanggaran yang menjerat para ASN, Kepala Desa dan perangkat desa saat momentum politik berlangsung.

"Kita minta kepada ibu/bapak agar kita sama-sama tidak melakukan hal itu, sebab putusannya itu bikin beban," ingatnya.

Ia membeberkan, kegiatan sosialisasi yang gencar dilakukan Bawaslu SBT saat ini dengan melibatkan Mahasiswa, OKP, Kepala Desa, Masyarakat dan Insan Pers untuk terlibat menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan saat Pemilu 2024 berlangsung.

Dia mengaku, jelang Pemilu 2024, Bawaslu telah mengeluarkan sejumlah produk hukum yang merupakan turunan dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menjadi rujukan atau landasan bagi Bawaslu dalam mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan oleh KPU.

"Kegiatan ini tidak bersifat serimonial saja, tapi kegiatan yang didasarkan pada penilitian yang dilakukan baik oleh teknis pemantau Pemilu atau pemerhati Pemilu, sehingga dicetuslah kegiatan bersifat partisipatif untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi oleh pengawas Pemilu," (*)

Pewarta : Azis Zubaedi