BERITABETA.COM, Bula — Kerajinan tangan yang digeluti sejumlah warga di Negeri Administratif [Adm] Salagur Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], kini mulai dibidik untuk dikembangkan.

Kerainan tangan yang masuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [UMKM] itu ikut diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan [Musrembang] yang digelar di desa tersebut.

Penjabat [Pj] Kepala Negeri Administratif Salagur Kota Syarifudin Rumakey kepada wartawan mengatakan, usulan kerajinan UMKM ini menjadi produk yang bermuatan kearifan lokal masyarakat setempat.

Selain itu, kerajinan tangan berupa produk anyaman rotan dan mambu ini juga memiliki nilai histris tersendiri, karena menjadi warisan leluhur yang terus dipertahankan oleh warga sampai saat ini.

“Selain nilai ekonomi adapun nilai plusnya, karena produk kerajinan ini diwariskan secara turun temurun dan masih dilakukan warga Selagor,” kata Rumakey di Kedai Alzeef dikawasan jalan Protokol Kota Bula, Jumat (23/9/2022).

Seperti diketahui, produk anyaman ini,  sudah sejak lama menjadi tumpuan warga setempat yang diproduksi secara terus menerus dan menjadi kegiatan yang membantu masyarakat sekitar.

“Kita berharap adanya usulan pengembangan produk ini akan dapat menaikkan jumlah produk kerejainan tangan ini dan juga menjadi produk unggulan local daerah di masa mendatang,” pungkas dia.

Dikatakan, dalam Musrembang yang digelar pada Selasa 20 September 2022 itu juga diusulkan program pemberdayaan pada sektor Perikanan dan Pertanian.

"Dari semua usulan, termasuk di dalamnya program pemberdayaan pada bidang perikanan, pertanian dan kerajinan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat," ungkap Syarifudin Rumakey.

Ia menerangkan, Musrembang yang digelar dengan menghadirkan Pendamping Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu [Tekad] dan Pendamping Desa itu sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program prioritas desa.

Kendati demikian, dia mengaku, hingga saat ini pagu Dana Desa [DD] 2023 belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan [Kemenkeu] Republik Indonesia.

"Sebagai Pemerintah Desa pastinya akan menampung seluruh usulan program yang sifatnya prioritas untuk kepentingan desa, sampai dengan penetapan pagu Dana Desa [DD]," terangnya.

Kepala Sub Bagian [Kasubag] Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial SBT ini berujar, sesuai informasi yang diperoleh dari para pendamping desa, pagu DD 2023 ini baru akan ditetapkan Kemenkeu RI pada Oktober.

Lewat penetapan pagu ini tambah dia, Pemerintah Desa mulai melakukan rapat finalisasi program prioritas yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

"Setelah penetapan pagu DD itu baru tahap berikutnya adalah musyawarah penetapan program atau finalisasi program," ujarnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi