"Jalur Tulehu - Haria itu ada sekitar 80-an armada speed boat yang beroperasi. Dan setiap hari ada saja warga yang menyeberang. Ini belum termasuk kapal cepat. Lantas apa yang harus diragukan soal potensi ekomomi kita," beber dia.

Menurutnya, meski semua potensi ini dimiliki oleh Kepulauan Lease, namun proses pemekaran bukan semata soal kriteria, tapi juga lebih pada sebuah proses politik.

"Siapa yang bisa menunjukkan kepada kita daerah kabupaten/kota hasil pemekaran di Maluku, mana yang memiliki potensi sumber daya alam yang sudah dikelola untuk menghidupi daerahnya? Saya pastikan semua daerah itu sampai saat ini masih bergantung pada DAU, DAK dan APBN dari pemerintah pusat," tandasnya.

Untuk itu, kata Saptenno tidak ada alasan yang kuat begi pemerintah untuk tidak mengakomodir kepentingan DOB Kota Kepulauan Lease di masa mendatang.

Saat ini, tambahnya semua potensi SDM  Lease sudah dikonfirmasi untuk memberikan dukungan penuh atas rencana ini. Termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa juga akan dimintai kesiapan bertemu oleh tim.

"Kalau soal SDM saya kira kita lebih siap. Hampir 50 persen akademisi di Unpatti mulai dari guru besar dan para doktor sudah menyatakan kesiapan untuk berperan dengan melakukan riset dan sebagainya untuk Lease," bebernya.

Saptenno menambahkan agenda terdekat yang akan dijalani tim yakni bertemu Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir dan juga sejumlah tokoh politik dan Anggota DPR  RI dan DPD RI Dapil Maluku.

"Tentunya kami berharap dukungan semua pihak untuk proses kedepan. Bila nanti kebijakan moratorium dibuka, maka kita sudah siap," tutupnya (*)

Editor : Redaksi