BERITABETA.COM, Ambon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan potensi dan celah korupsi dalam tata kelola dana pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk pemerintah daerah (Pemda). Setiap daerah yang mengelola dana pinjaman PEN dalam pantauan lembaga superbodi.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt Jubir) KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, kepada Beritabeta.com melalui saluran WhatsApp Sabtu (05/02/2022).

Ipi mengakui, setiap daerah yang mengelola dana pinjaman PEN semuanya dalam pantauan lembaga superbodi. KPK juga telah menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil kjian kebijakan pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah yang dilakukan KPK pada 2020 lalu.

“Kajian tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas monitor sebagaimana diatur dalam UU di tengah beragamnya stimulus yang diberikan kepada pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Selain itu juga mencermati fleksibilitas persyaratan dan relatif singkatnya waktu penelaahan usulan pinjaman,” ungkap Ipi.

Dia mengemukakan kajian mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait tata kelola pinjaman PEN untuk pemda meliputi desain kebijakan pinjaman PEN daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada daerah.

Kemudian belum memadainya pengaturan pengawasan atas pelaksanaan pinjaman PEN daerah, juga belum ada pengaturan kebijakan atas mekanisme koordinasi dalam penilaian pinjaman PEN daerah, belum memadainya instrumen untuk menilai korelasi usulan pinjaman daerah dengan PEN.

Lalu belum ada aturan kebijakan dalam melakukan penilaian usulan daerah, dan belum ada platform informasi untuk mendukung transparansi proses administrasi pinjaman PEN daerah.

Atas persoalan tersebut, kata Ipi, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Yaitu melakukan revisi atas PMK 105 Tahun 2020 jo. PMK 179 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk pemerintah daerah. Kementerian Keuangan bersama dan/atau melalui PT SMI meningkatkan pengawasan.

Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan PT SMI menyusun mekanisme pelaksanaan koordinasi dalam proses tata laksana Pinjaman PEN Daerah. Menyusun standar minimal dalam mengukur relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN.

Menyusun aturan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan untuk didanai melalui Pinjaman PEN Daerah.

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan PT SMI menyusun sistem informasi yang menyajikan informasi status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah.

Atas rekomendasi tersebut, KPK kemudian mendampingi Kementerian Keuangan menyusun rencana aksi perbaikan dan melakukan pemantauan atas implementasinya.

Hasil pemantauan atas 6 rencana aksi telah terlaksana seluruhnya pada 2021 lalu yaitu terkait Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah melakukan revisi PMK 105 Tahun 2020 jo. PMK 179 Tahun 2020 dengan diterbitkannya PMK 43 tahun 2021.

Selain itu juga telah disusun standar minimal dalam mengukur relevansi sebuah program dan kegiatan dengan PEN, serta aturan kebijakan yang menjadi pedoman bagi penilai dalam mengevaluasi usulan program dan kegiatan.

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan PT SMI dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan koordinasi dalam proses tata laksana Pinjaman PEN Daerah, dan menyusun sistem informasi Aplikasi Refina.

KPK pun merekomendasikan pengajuan pemohonan pinjaman daerah dalam kerangka PEN dilakukan dalam bentuk online untuk membuka ruang bagi pengawasan masyarakat.

Sehingga, KPK mendorong Aplikasi Refina memuat informasi tentang proses perencanaan yang transparan, misalnya ketersediaan dana pinjaman daerah dalam kerangka PEN, syarat yang harus dipenuhi daerah, dan proyek apa saja yang dapat dibiayai daerah. 

KPK pun mendorong agar pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang menghasilkan PAD seperti pasar, terminal, PDAM, dan lainnya, sehingga pinjaman tersebut tidak membebani kepala daerah berikutnya.

“KPK tentu berharap instrumen investasi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah ini dapat dimanfaatkan oleh pemda secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui proses tata laksana yang bebas dari penyimpangan atau potensi korupsi,” tandas Ipi.

Modus Korupsi di Daerah

KPK telah memetakan beberapa modus korupsi yang sering terjadi di daerah antara lain terkait belanja daerah yang meliputi pengadaan barang dan Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah dan bantuan sosial (bansos), pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga.

Adapula korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat. Lalu ada juga korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Kemudian benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan daerah sering diselimuti dengan praktik korupsi.

“Sektor-sektor ini menjadi beberapa fokus area pendampingan KPK dalam program perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan melalui kedeputian koordinasi dan supervisi,” tukas Ipi Maryati Kuding. (BB)

 

Editor: Redaksi