Gubernur Maluku Murad Ismail saat mendapingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saat meninjau Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang bakal dijadikan sebagai lokasi LIN Maluku pada, Jumat (5/2/2021).
Gubernur Maluku Murad Ismail saat mendapingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saat meninjau Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang bakal dijadikan sebagai lokasi LIN Maluku pada, Jumat (5/2/2021).

BERITABETA.COM, Ambon – Penetapan hingga realisasi Maluku sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN), akan membawa dampak besar bagi provinsi seribu pulau tersebut. Maluku digadang akan menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin bertolak ke Maluku, Jumat (5/2/2021).

Lawatan ke Maluku, mereka mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN.

Wahyu mengatakan, proses mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait. Selain rutin menggelar rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, peninjauan langsung ke lokasi juga dilakukan.

“Bagi saya Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari,” ujar Menteri Sakti Wahyu Trenggono setibanya di Ambon.

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, menurut dia, kedepan akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.

Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Selain itu juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Alasan Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN karena provinsi ini memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap juga budidaya.

“Ada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera hingga Laut Arafuru,” ungkapnya.

Menteri Wahyu Trenggono menjelaskan, sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada. Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera,” ungkapnya.

Dengan adanya LIN ini, sambung dia, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjuan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.

“Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan Presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku,” urainya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah meninjau beberapa tempat beberapa tempat ini memang menjadi satu yang baik di mana akhirnya relatif tenang biaya semurah murahnya.

“Apa yang kita lakukan kita mulai dengan proyek APBN setelah itu baru swasta. Dalam konteks kerjasam usaha dan swasta, jadi anggaran pikirannya dalam artinya Apa artinya daerah ini cocok untuk labuhan tinggal kita memilih mana yang akan dilakukan kita akan menunjuk konsultan pemerintah  melakukan pembiayaan secara lebih awal. Infrastruktur dasar sedangkan infrastruktur tambahan itu akan dibiayai swasta,”jelasnya

Ia mengaku, tentu yang masuk tidak akan visible  kalau mereka tidak memberikan pinjaman olehnya itu saya pikir amanah kita kepada Maluku suatu daerah yang indah sekali  sudah kita mendukung apa yang akan kita bangun disini.

Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan tugas gubernur adalah dalam rangka persiapan dan pembebasan lahan. “Itu semua tanggung jawab gubernur untuk pembebasan lahan,” ujar Gubernur. (BB-YP)