BERITABETA.COM – Guru Besar Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti) Prof. Alex SW Retraubun mengungkapkan terhambatnya upaya Provinsi Maluku untuk ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) diduga karena konsepnya terlalu berorientasi pada proyek.  

Meski demikian, Mantan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI di era SBY ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Pusat (Pempus) yang tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi terkait konsep yang diduga berbasis proyek itu.

“Sebaiknya ditanyakan ke Dinas Perikanan dan Kelautan karena informasi yang saya peroleh konsep yang ditawarkan terlalu berorientasi pada proyek,” kata Retraubun yang baru dipercaya menjabat Ketua Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) Komisariat Daerah (KOMDA) Provinsi Maluku  kepada wartawan di Ambon, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, Pempus memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap daerah. Sehingga bila konsep LIN yang ditawarkan dinilai terlalu berorientasi pada proyek,  maka harus disampaikan.

“Pempus mestinya  menyampaikan itu, seperti konsepnya dan mestinya ada arahan supaya program LIN di Maluku bisa berjalan,” ungkapnya.

Alex bahkan menilai, usulan LIN ini sengaja dibiarkan  oleh Pempus, intinya adalah nilai bergening politik Provinsi Maluku sangat kurang karena jumlah anggota DPR RI dapil Maluku hanya empat orang.

“Posisi tawar kita tergantung berapa jumlah anggota DPR RI. Dibolak balik model apapun, tidak bisa,” katanya.

Untuk itu, kata dia, apa yang dikemukakan mantan Menteri KKP Prof. Rokhmin Dahuri bahwa Maluku layak menjadi LIN dengan fakta perhitungan yang dikemukakan secara ilmiah adalah penting. Sebab, dari sisi ilmiah maupun dari sisi apapun Maluku layak menyandang LIN.  

“Masalahnya kenapa Pemerintah Pusat tidak menetapkannya,” kata Retraubun.

Olehnya itu, kata dia, LIN  merupakan poin penting sehingga Ketua Umum ISOI, Rokhmin Dahuri diminta menjadi pembicara kunci.

“Jika saya yang bicara akan dianggap subjektif tetapi orang sekaliber Rokhmin Dahuri benar dan itu faktanya sehingga perjuangan untuk menjadikan Maluku sebagai LIN tidak boleh berhenti dan harus terus diperjuangkan semua elemen masyarakat Maluku,” ajaknya.

Untuk diketahui, Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia  (PIT-ISOI) XVI 2019 ini dirancang seperti tahun sebelumnya yaitu sebagai pertemuan semi internasional untuk mendiseminasi hasil-hasil penelitian. Baik  dari Indonesia maupun luar negeri yang dianggap relevan dengan isu lingkungan, kelautan, perikanan Indonesia, dan industri maritim.

Beberapa isu internasional saat ini yang menjadi sorotan luas, yaitu kesehatan lingkungan laut dan isu nasional berupa pembangunan kemaritiman Indonesia sebagai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) maritim, seperti wisata bahari, marine debris, ketahanan pangan, perubahan iklim, teknologi kelautan, deteksi dini bencana kelautan, energi dan lain-lain.

Dalam rangkaian PIT ISOI XVI ini juga diselipkan “Gerakan Indonesia Bersih untuk Penanganan Sampah Laut” di pantai Ambon dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi Maluku dan Kota Ambon) dengan  melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Kodam XVI Pattimura, Komunitas Green Maluccas.

Acara ini dipimpin oleh Ketua Umum ISOI dan dihadiri oleh Walikota Ambon. Lokasi bersih-berish pantai (beach clean-up) diadakan di PLTD Poka Ambon.

Di lokasi ini selain digelar bersih-bersih pantai dari sampah laut termasuk sampah plastik, juga dilakukan penanaman mangrove untuk menjadi lingkungan pantai tetap lestari. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan diangkut ke lokasi pembuangan akhir (TPA) (BB-DIAN)