KMP. Bobot Masiwang yang dikelola PD Mitra Karya milik Pemkab SBT, sudah 6 bulan tidak lagi beroperasi melayari sejumlah rute di daerah SBT. Mandeknya salah satu aset daerah ini, membuat geram sejumlah pihak. (foto : bb)
KMP. Bobot Masiwang yang dikelola PD Mitra Karya milik Pemkab SBT, sudah 6 bulan tidak lagi beroperasi melayari sejumlah rute di daerah SBT. Mandeknya salah satu aset daerah ini, membuat geram sejumlah pihak. (foto : bb)

BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) kembali disentil terkait tidak beroperasinya KMP. Bobot Masiwang. Kapal feri  yang melayari sejumlah rute di daerah  itu, sudah enam bulan tak lagi beroperasi, karena sedang doking, namun    sebuah postingan berbau sindiran dari netizen asal SBT mengundang perhatian warga net.

“Inalillahi Wainalilahi Rojiun. Kami dari keluarga besar masyarakat Wakate turut berduka cita atas wafatnya kapal milik pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang diberi nama BOBOT MASIWANG,” tulis akun bernama Abdul Gafar Wara-Wara, Sabtu (22/12/2018).

Postingan penuh kocak ini mengundang perhatian sejumlah warga net di kabupaten berjuluk “ita wotu nusa” itu.

“Yang rusak total akhirnya tak bernafas lagi sehingga sampai saat ini tidak lagi bergerak ke mana-mana. Semoga pemerintah SBT bisa melahirkan anak berikut KM b**dap…hehehe,”lagi tulis Wara-wara.

Postingan yang diunggah di group New Pilar SBT ini ditanggapi sedikitnya 166 warga net yang menjadi anggota group tersebut. 126 orang me-like postingan ini, dan sebanyak 40 netizen memberikan komentar nyinyir atas kinerja dan perhatian Pemkab SBT dan DPRD setempat yang dinilai gagal.

Status yang diunggah salah satu netizen asal SBT di group FB New Pilar SBT, menyindir Pemkab SBT dan DPRD setempat

Akun dengan nama Ugino Keliangin bahkan mengomentari dengan menulis “Pemda jelas, kapal yang sudah diinstal ulang kenapa tidak dikeluarkan? Percuma membangun jembatan-jembatan  feri di pelosok SBT kalau feri  tidak beroperasi lagi akhirnya jembatan-jembatan feri tidak difungsikan sama skali,”tulis Ugino.

Bukan hanya Pemkab SBT yang dikritisi, DPRD setempat pun dinilai tidak peka dengan kondisi yang dialami rakyat SBT.  “DPRD SBT hanya urus dapil masing-masing. Kapal feri yang menjadi transportasi andalan,kurang lebih 6 bulan tidak lagi beroperasi dan tidak lagi diurus,” tulis Salman Kelerey menanggapi.

Komentar atas status ini makin melebar. Netizen SBT bahkan membandingkan pemerintahan yang kini dipimpin Bupati Mukti Keliobas dengan kepemimpinan mantan Bupati Abdullah Vanath.

Akun bernama Bahtiar Mahmud Koranelao menulis singkat “Baru kita sadar yaa?. Pemerintahan sebelumnya jauh lebih baik”.

Statemen Bahtiar Mahmud Koranelao membuat ramai dan disambung  Ugino Keliangin. Ugino menulis : “Itu lagi, maka mulai skarang harus jelih dalam memilih pemimpin 5 tahun kedepan. Apalagi pemimpin yang menjadi sambungan (penyambung lidah), dari masyarkat. Jang nanti dong bicara manis padahal seng terbukti apa-apa, siooo akhirnya rakyat yang dibebani,”tulisnya agak kesal.

Komentar demi komentar netizen SBT semakin nyiyir salah satu akun dengan nama Nyong Kesuy Mirland’z bahkan menulis komentar sedekit bermakna idiom.

”Dalam diam kita tertindas”. Mencari zona nyaman, mengorbnkan hidup rakyat, itulah mereka orang-orang berdasi yang gila materi, tidak amanah !!!. Siapa yang curang, maka akan meninggal membawa kecurangannya. ”Wama ya’mal mitsqoolaa jarratin harroyya ra”. Walaupun sekecil biji zarah,” tulis Nyong Kesuy Mirland’z.

Jadi Sorotan DPRD Maluku

Mandeknya operasi pelayaran KMP. Bobot Masiwang ini sebelumnya pernah disikapi anggota F-Gerindra DPRD Maluku, Constantius Kolatfeka di Ambon.

Dia menyampaikan keberatan dengan langkah Direktur PD Mitra Karya, yang menyebut akan mengembalikan KMP Bobot Masiwang kepada pihak Balai Transportasi Darat Kementerian Perhubungan.

“Bila ada kendala lalu kapal feri bantuan pemerintah ini dikembalikan, sebagai wakil rakyat saya sangat berkeberatan,” kata Constantius Kolatfeka seperti dikutif antaranews, Rabu (12/12/2018)

Kata dia, seharusnya kapal feri ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan pendekatan pengelolaan manajemen yang profesional di daerah itu.

“Bagi saya pemerintah daerah seperti di SBT kalau ada gelombang aksi demonstrasi yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap anggota DPRD dan Pemda harus diresponi dengan cepat,” ujarnya.

Sebab teman-teman legislatif di komisi C DPRD Maluku sudah maksismal memperjuangkannya, bahkan DPRD secara lembaga sudah mendorongnya namun ada kewenangan secara tekhnis oleh kementerian dan pemda setempat.

“Kalau hari ini dilakukan pengembalian kapal, prinsipnya sangat keberatan dan saya berdiri atas nama masyarakat SBT dan menginginkan ada kesejahteraan dari sisi transportasi,” tandas Kolatfeka.

KMP Bobot Masiwang yang biasa melayani rute pelayaran dari Ambon menuju sejumlah daerah di Kabupaten SBT saat ini sedang doking di Ambon, sehingga masyarakat sudah beberapa bulan tidak mendapatkan pelayanan transportasi laut.

Tidak adanya dana operasional dari Pemkab SBT diduga menjadi biang kerok Diretur PD Mitra Karya selaku pengelola kapal feri ini menemui Kepala Balai Transportasi Darat Kemenhub di Ambon untuk mengembalikan kapal tersebut. Beroperasinya KMP Bobot Masiwang ini sangat membantu sejumlah masyarakat SBT seperti dari Pulau Teor dan Kesui kalau ke Kota Ambon hanya Rp250.000. (BB-DIO)