BERITABETA.COM, Tual – Menyikapi menurunnya angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tual  kini mempersiapkan puluhan Relawan Demokrasi untuk ditugaskan disejumlah tempat.

Proses ini diawali dengan kegiatan  pelantikan dan bimbingan teknis Relawan Demokrasi yang dilangsungkan pukul 11.45 Wit, di Kantor KPU  setempat,  Jln  Baru Desa Tual,  Kecamatan  Dullah Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Kegiatan  ini dipimpin  Ketua KPU Kota Tual, Ibrahim Faqih SPd,  didampingi Komioner KPU Kota Tual Divisi Hukum, M Sofyan Rahayaan SE MSc dan Divisi Logistik, Zainal Abidin Raharusun SE.

Para relawan  dilantik berdasarkan Keputusan KPU Kota Tual nomor : 3/HK.03.1-Kpt/8172/KPU-KT/I/2019 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada KPU Kota Tual.

Sebanyak 53 orang menjadi relawan yang  meliputi Kecamatan  Dullah Selatan 24 orang, Kecamatan  Dullah Utara 13 orang, Kecamatan  Tayando Tam 6 orang, Kecamatan  PP Kur 5 orang dan Kecamatan Kur Selatan 5 orang.

Ketua KPU Kota Tual, Ibrahim Faqih dalam sambutannya mengatakan,  KPU RI merasa perlu untuk membentuk  relawan demokrasi,  karena melihat tren partisipasi pemilu  yang cenderung menurun pasca reformasi.

Dia mengungkapkan, pada pemilu  1999   tingkat partisipasi  masyarakat sebesar 92%,  pemilu  2004 tingkat partisipasi sebesar 84%,  pemilu  2009 tingkat partisipasi sebesar 71%,   dan pemilu  2014  turun sebesar 73%.

Menurutnya, menurunnya angka partisipasi sangat bertolak belakang dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) RI, yang  menargetkan tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2019 harus mencapai 77,5%.

Faqih menyebutkan, penyebab  turunnya tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol, perwakilan parpol dan sistem pemerintahan. Disamping itu, adanya pemikiran pragmatis dari pemilih, yang memilih karena iming-iming.

“Adanya ketidak percayaan kepada penyelenggara juga ikut merupakan salah faktor lainnya,”ungkapnya.

Faqih juga mengingatkan, kerja relawan demokrasi tidak ringan,  karena harus menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Diakuinya, masyarakat awam hanya menganggap pemilu sebatas  datang ke TPS, memilih lalu jalani saja 5 tahun ke depan. Padahal dalam sistem demokrasi,  kata Faqih, pemilu adalah suatu keharusan untuk memilih pemimpin politik, yang dalam hal ini bukan Presiden atau Kepala Daerah saja,  tetapi juga perwakilan legislatif.

“Penting bagi masyarakat untuk tahu pemimpinnya, apa program-programnya, apakah  yang bersangkutan  bisa mengimplementasikan programnya atau tidak,”tukasnya.

Dia juga mengingatkan, agar relawan demokrasi    harus dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat,  karena  tahun 2019 adalah pemilu serentak dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibanding pemilu sebelumnya.

“Pada pemilu tahun 2019 ada 5 surat suara, sementara tidak semua masyarakat/pemilih memiliki pemahaman. Sasaran utama dibentuknya relawan demokrasi adalah mencerdaskan pemilih dan membantu KPU menyebarluaskan informasi, baik melalui diskusi langsung dan media sosial,”pungkasnya (BB-DIA)