BERITABETA.COM, Bula — Pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian.

Hal itu disampaikan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas kepada wartawan usai menghadiri lomba gerak jalan indah yang digelar di jalan Protokol Kota Bula, Rabu (16/08/2023) sore.

Keliobas mengungkapkan, semua urusan mengenai pembayaran TPP ASN ini sudah dituntaskan oleh tim yang dibentuk, namun masih ada satu tahap yang harus dilalui yakni melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat persetujuan.

"Untuk semua sudah selesai, setelah regulasinya didudukkan, kemudian konsultasi Mendagri untuk persetujuan Mendagri langsung kita umumkan," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Ia menandaskan, janji pihaknya saat pelantikan 70 pejabat Esalan II dan III di Aula Pandopo Bupati pada bulan lalu untuk mengumumkan pembayaran TPP dalam momentum 17 Agustus 2023 besok terpaksa harus mengalami kemunduran.

Kendati demikian, dia memastikan pada bulan ini sudah bisa dilakukan pembayaran, karena anggarannya sudah disiapkan.

"Saya targetkan itu paling tidak tanggal 17 (Agustus) ini pengumuman supaya pegawai bisa legah, ternyata masih ada konsultasi Kemendagri untuk minta persetujuan. Tapi anggaran sudah siap semua, tinggal jalan saja," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas menginginkan agar pada 17 Agustus 2023 ini persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatus Sipil Negara (ASN) di kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' itu sudah harus diselesaikan.

Dia mengaku sudah memerintahkan tim yang dibentuk untuk segera memproses TPP, sehingga diharapkan bisa menambah semangat ASN agar bekerja secara baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

"Saya minta dalam 17 Agustus ini semua persoalan TPP sudah harus diselesaikan," ucap Mukti Keliobas dalam sela-sela pelantikan 70 pejabat Esalan II dan III di Aula Pandopo Bupati, Sabtu pekan kemarin.

Bupati SBT dua periode ini menerangkan, terkait pembayaran TPP ini, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Maluku Alwiyah Alaydrus untuk meminta bantu menyusun semua persyaratan guna mempercepat proses pembayaran TPP.

"Saya sudah kontak ibu Kepala Biro Organisasi Kantor Gubernur, mereka akan membantu kita untuk menyusun segala macam persyaratan yang kaitannya dengan mempercepat proses pembayaran TPP," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam sambutannya saat membuka senam pada Desember 2022, pihaknya mengatakan TPP akan segera dibayarkan, namun sampai saat ini belum terlaksana.

Untuk itu, dirinya memerintahkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Keuangan Bakri Mony, Kepala BKD Zainal Arifin Fanath dan Kepala Inspektorat Nasarudin Tianonak agar segera berkoordinasi untuk meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Saya mohon ini penyampaian saya yang terakhir. Keuangan, BKD, Inspektorat segera koordinasi dengan Mendagri untuk minta persetujuan Mendagri agar 17 Agustus ini saya sudah bisa umumkan secara resmi," ungkapnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi