"Untuk mewujudkan SBT yang mandiri, yang memiliki gambaran terkait dengan budaya dan lain-lainnya tergambar apabila ibukota definitif bisa dialihkan di Hunimua" tandasnya.

Sementara itu Abdullah Kelderak menegaskan, pembangunan ibukota definitif di dataran Hunimua dipandang sangat penting, sehingga pihaknya mendesak Pemkab SBT untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang percepatan pembangunan dataran Hunimua.

Kelderak juga meminta agar DPRD SBT menggunakan hak usul inisiatifnya untuk mengajukan  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bila Pemkab SBT  dalam hal ini Bupati SBT dan OPD terkait tidak serius dalam menagani masalah percepatan pembangunan di dataran Hunimua.

"Ini dua alasan penting yang menjadi rujukan kami pada forum jumpa pers malam hari ini. Kami memiliki kajian sebagai alasan untuk Hunimua harus dibangun. FMPPI SBT  akan terus mengawal proses pembangunan ibukota definitif menjadi sebuah gerakan yang akan kami tindaklanjuti sampai pada terbentuknya usulan-usulan yang kami sampaikan," tutup Kelderak (*)

Pewarta : Azis Zubaedi