Ia menegaskan, teknolologj sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan geografis, domisili.

Abdul Mu'ti  menegaskan, Kementrian yang dipimpinnya akan terus bersama  mitra strategis memperluas pelatihan kompetensi guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

"Sesuai dengan yang Pak Bupati sampaikan bahwa guru harus meningkatkan kompetensi, kami sudah membuat kebijakan bahwa dalam satu minggu ada satu hari belajar guru dimana pada hari itu guru tidak harus mengajar tetapi memanfaatkan waktu untuk belajar," tukas Menteri Abdul Mu'ti.

Mu'ti juga mengharapkan kepada masyarakat agar ikut membantu meningkatkan semangat anak untuk belajar bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah bahkan di kebun sekalipun.

"Dengan partisipasi semesta dan dukungan semua pihak, kami berharap akan memberikan manfaat dan motivasi yang besar kepada anak-anak untuk belajar agar dapat mencapai cita-cita yang diinginkan," ungkap Mu'ti.

Apresiasi juga disampaikan Mu'ti kepada guru yang secara domisili sulit dijangkau namun tetap mendedikasikan dirinya untuk kepentingan pendidikan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Mu'ti juga menyapa anak-anak sekolah di daerah 3T melalui video zoom.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga mengatakan Komisi X DPR RI ingin ikut serta dalam upaya memeratakan pendidikan dimana digitalisasi dan inovasi menjadi kunci mengingat keterbatasan akses di daerah 3T.

Hetifah menjelaskan Komisi X DPR RI baru menyelesaikan Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal, dan masa sidang Komisi X menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Antaranya mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan dasar di daerah-daerah 3T ini secara terintegrasi dan layak termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses terhadap listrik, air bersih dan akses internet.

Hetifah juga mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bekerja sama agar guru Non ASN bisa dibiayai oleh Dana BOS maupun anggaran dari pemerintah daerah.

"Dan kalau bisa memadukannya dengan program relawan pendidikan dengan dukungan fasilitas baik dari pemerintah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat,”ungkapnya.

Politisi Golkar ini juga mengatakan Komisi X akan berupaya agar alokasi anggaran untuk daerah kepulauan, daerah 3T dan daerah termarginal perlu diperkuat dan anggaran bisa tepar guna dan tepat sasaran (*)

Pewarta : Edha Sanaky