BERITABETA.COM, Ambon - Sikap Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Thimotius Akerina menghadiri dan  menggunting pita dimulai pengoperasian gerai Indomaret di Kota Piru, Kabupaten SBB, munuai kritik anggota DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan  SBB ini  menuangkan kritiknya melalui sebuah postingan di akun Facebooknya, menyampaikan protesnya atas sikap Bupati SBB itu.

“Tugas Bupati cukup  memberikan izin pembukaan Gerai Indomaret. Indomaret adalah inveassi jaringan  besar Jaringan Nasional dan bukan kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah [UMKM] lokal. Bisnis waralaba seperti Indomaret secara ekonomi sebenarnya tidak terlalu menguntungkan daerah,”tulis Atapary yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku itu, "Minggu (27/2/2022)

Kata Samson dirinya membayangkan saat pembukaan gerai Indomaret  dalam waktu bersamaan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan sinergi antara kebijakan Tol Laut yang menyinggahi Piru dengan membangkitkan UMKM sembako lokal.

Misalnya, kata dia, Bupati SBB  menetapkan kebijakan agar bagian ekonomi Pemkab SBB segera buat Bussiness Plan BUMDes Distributor dan Meluncurkan Bisnis tersebut dengan desainnya. Kebijakan itu meliputi, membangun gudang  barang yang besar dan dianggarkan dengan APBD.

"Jadi gudang tetap menjadi aset Pemkab SBB yang dipinjam pakai ke BUMDes distributor," pungkasnya.

Kemudian, modal kerja untuk BUMDes Distributor dari Penyertaan Modal dalam bentuk saham dari setiap desa, minimal Rp 100 juta tiap desa, tapi desa yang APBDes-nya besar bisa di atas Rp 100 juta.

Modal kerja ini khusus dipakai untuk belanja barang yg menjadi kebutuhan utama masyarakat dan  belanja barangnya langsung di Surabaya.

“Nah barang-barang tersebut nantinya distribusi ke kios-kios dan toko-toko milik pengusaha lokal baik yang ada di desa-desa maupun kota, sehingga Pemkab dapat mengontrol harganya yang harus lebih murah dari distributor yang selama ini memasukan barang di SBB termasuk harga yang berada di Gerai Indomaret,”jelasnya

Selanjutnya, Atapary merinci untuk gaji karyawan BUMDes Distributor untuk tahun pertama akan ditanggung Pemkab SBB dari APBD dalam bentuk karyawan outsourcing, karena tahun pertama biasanya saldo negatif.

“Nanti setelah tahun kedua setelah Saldo BUMDes Distributor positif baru gaji karyawan dibayar secara mandiri dari keuntungan. (Ini sistem subsidi). Dengan catatan yang Mengelola BUMDes Distributor harus diseleksi dari orang-orang yang Profesional dan  Memiliki Kecakapan dalam Mengembangkan dan Menjalankan Bisnis tersebut,”paparnya.

Selain itu, seluruh jatah kontainer kapal Tol Laut dari Surabaya diblok oleh Pemkab SBB untuk khusus angkut barang-barang sembako milik BUMDes Distributor.

Pamkab SBB, kata dia, juga membangun kerjasama dengan Pemprov Jawa Timur, dengan sistem beras petani Jawa Timur dibeli oleh BUMDes Distributor dan tanggung jawab Pemprov Jawa Timur membangun kesepakatan dengan pabrik-pabrik rokok dan  pabrik minyak goreng yang ada di Provinsi Jawa Timur.

"Kalau seperti ini  kebutuhan cengkeh dan kopra mereka ditangani oleh BUMDes Distributor, sehingga kontainer balik bisa kirim cengkeh dan kopra," urainya.

Ia menambahkan, rangkaian ini bisa berarti  BUMDes Distributor juga akan membeli cengkeh dan kopra masyarakat dgn harga yg lebih baik dari harga yg dibeli oleh pengepul di Ambon.

“Kalau seperti ini baru model kebijakan yang adil. Tetap menerima investasi masuk di daerah yang menjadi saingan UMKM, tapi di lain pihak tidak akan mematikan UMKM. Jadi Indomaret jalan, UMKM bangkit,” tutupnya (BB)

Editor : Redaksi