Ia mengatakan, akan segera beradaptasi untuk mengikuti rapat kerja dengan  Kementerian PU,  Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,  Kementerian Transmigrasi,  BMKG dan  Basarnas. 

Perjuangan berikutnya menurut dia adalah untuk memastikan rencana induk pembangunan infrastruktur Maluku 2025–2029 diakomodasi dalam pagu indikatif APBN.

Saadiah juga akan mengkonsentrasi pemikiran dan gagasannya pada agenda khusus mitigasi kebencanaan.

“Tsunami Ambon 2023 dan gempa Seram 2024 mengingatkan kita bahwa early warning system harus diprioritaskan. Saya akan mengawal alokasi anggaran pemasangan buoy, sirene, serta pelatihan tanggap darurat berbasis komunitas,” katanya.

Ia meyakini pengalamannya mengadvokasi perlindungan pesisir akan memperkuat kerja sama dengan BMKG dan Basarnas dalam menyusun peta risiko terpadu untuk 1.412 pulau di provinsinya.

Fraksi PKS menyambut baik langkah ini dan memastikan dukungan penuh agar setiap aspirasi masyarakat Maluku, dari dermaga terpencil hingga jalur transportasi utama, dapat terwujud.

Dengan semangat baru di Komisi V, Saadiah Uluputty bertekad menghubungkan pulau‐pulau, mengokohkan ketahanan, dan menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh warga kepulauan (*)

Editor : Redaksi