Pasalnya,  daerah - daerah yang potensial dan ada pada kawasan WPP tertentu seperti 714, 715 dan 718  ada beberpa sarana prasarana penunjang belum terbangun.

Ia juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk perguruan tinggi, polteknik dan sekolah vokasi seperti SUPM agar  tetap dipertahankan untuk kesiapan tenaga kerja di industri pengolahan dan tenaga kerja di kapal -kapal ikan agar menyerap tenaga kerja Maluku yang siap dengan skill dan ilmunya.

“Sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku saya harus terus menanyakan karena  ini penting untuk mendudukan sebuah kerja besar yang akan berpengaruh dan merubah berbagai aspek kehidupan masyarakat,” cetusnya.

“Sejarah ini harus di tulis. Ditulis dengan perjuangan yang tulus ikhlas dan kesungguhan.  Berani berbicara untuk kepentingan masyarakat agar tidak ada penyesalan di akhir,” sambungnya.

Sebelumnya pada pertemuan itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan beberapa arahan dan sambutannya.

Antaranya meminta Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan  agar mempercepat mendesain tekhnis pelabuhan perikanan.

"Kita mau studinya Universitas Pattimura terlibat. Mohon Pak Gubernur Maluku mendorong Rektornya untuk anak-anak muda disini bikin kampus merdeka," pinta  Menko Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu, Luhut juga meminta dapat dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat, agar  program ini disosialisasikan.

“Pengalaman kami membangun Simendau, Jakarta, Bandung, Kertajati itu sangat sulit, dulu tidak ada sosialisasi mulai dari tahun 2011, sekarang kami selesaikan,” tandas Luhut.

Selain itu, Luhut meminta agar dilakukan  kajian terkait penyerapan 10 ribu tenaga kerja lokal.

“Jadi 10 ribu tenaga kerja penyerapannya apa saja. Saran saya nanti kita akan dorong investor untuk bikin training, sehingga anak-anak muda di Ambon berpendidikan yang bagus,” jelasnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi

Editor : Redaksi