BERITABETA.COM, Ambon – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Suryadi Sabirin, mengatakan pada 2020 Paradigma pembangunan di Maluku akan terpadu.

Hal itu disampaikannya pada Forum Koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Maluku yang berlangsung di Hotel Marina Ambon, Selasa (26/03/19).

“Pada 2020 paradigma pembangunan kita terpadu. Hari ini kita sudah susun 64 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin berdasarkan nama dan mata pencaharian (by name by address) untuk kita bagikan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai leading sector,” kata Suryadi Sabirin.

Menurut dia, sebagian besar warga miskin di Maluku tersebar di pedesaan dan daerah pesisir. Padahal bumi Maluku kaya akan sumber daya alam, baik hasil laut maupun pertanian, khususnya rempah-rempah cengkeh dan pala.

Dikatakannya, lantaran kekayaan laut Maluku itu, banyak kapal asing ditangkap di perairan Kabupaten Kepulauan Aru karena melakukan pencurian ikan (ilegal fishing). “Ternyata harga ikan ( di pasar internasional) bagus. Orang datang tangkap ikan di wilayah kita. Padahal warga kita di pesisir miskin. Petani cengkeh dan pala juga miskin,” kata Sabirin.

Sabirin mengatakan, sudah menyusun program yang terintegrasi dan untuk beberapa OPD, demi memfokuskan penurunan angka kemiskinan yang dimulai dari masyarakat bermata pencaharian petani dan nelayan.

Dia mencontohkan, harga tuna yang mahal di tingkat ekspor dapat dijadikan rangsangan kepada nelayan untuk mau menangkap ikan tersebut. “Kalau  1 kg harganya $23, maka 10 kg sudah $230 dolar. Maka satu hari saja, seorang nelayan menangkap satu ekor tuna dia sudah mendapatkan $23,” katanya.

Dikatakannya, program penurunan angka kemiskinan itu akan diselaraskan antar OPD terkait, baik Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM dan lainnya.

“Masyarakat yang terdaftar sebagai nelayan akan kita serahkan datanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan yang bermata pencaharian tani datanya akan dikirim kepada Dinas Pertanian. Dengan begitu OPD-OPD itu akan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin berdasarkan by name by address,” katanya.

Dia berharap, melalui cara itu akan ada kesepahaman dalam hal sinergitas dan integritas program antara Disperindag dengan OPD terkait, demi menurunkan angka kemiskinan di Maluku. (BB – ENY)