BERITABETA.COM, Bula — Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Juliana Jolanda Salhuteru berharap agar masalah pertanahan di SBT bisa dibahas dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar program pemerintah, termasuk di bidang pertanahan bisa dapat terealisasi.

"Yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berbagai permasalahan atau kendala yang terkait dengan pertanahan agar kita bisa bahas bersama dan dapat diatasi dengan baik," ucap Juliana Jolanda Salhuteru dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses GTRA di Aula Hotel Surya Kota Bula, Senin (16/10/2023).

Salhuteru membeberkan, ada beberapa kendala yang berpengaruh terhadap program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dia menandaskan, program PTSL itu adalah terdaftar atau terpetakkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia yang ditargetkan pada 2025 harus sudah terpetakkan secara keseluruhan.

"Di SBT ada dua desa yang sampai saat ini belum terpetakkan sama sekali. Kalau bisa hal-hal yang menjadi permasalahan ini kita bahas bersama juga di kesempatan hari ini, yaitu dua desa di Kecamatan Tutuk Tolu yang belum terpetakkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, rapat integrasi ini merupakan tindaklanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) SBT pada 12 Juli 2023.

Juliana mengaku, dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung mulai dari Juli hingga Oktober 2023 ini ada perkembangan atau kemajuan yang sudah dicapai.

"Kita ada perkembangan atau kemajuan dari apa yang kita bahas bersama di Rakor kemarin. Hari ini rapat integrasi dari penataan aset dan penataan akses itu kita laksanakan," ungkap Juliana Jolanda Salhuteru.

Ia menerangkan, kegiatan GTRA ini pada prinsipnya membantu pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena ada penataan aset dan penataan akses.

Untuk itu, dia berharap melalui rapat integrasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan nyata untuk melihat potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu.

"Intinya hasil dari pada rapat integrasi ini nanti ada data potensi penataan aset dan akses di SBT, kemudian ada rekomendasi kedepannya kita mau penataan akses seperti apa, penataan aksesnya seperti apa," terangnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi