BERITABETA.COM, Bula — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) memastikan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula akan dibayar normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sikap Pemkab ini diambil setelah ratusan Nakes RSUD Bula melakukan aksi protes dan mengancam mogok kerja di halaman RSUD Bula pada Selasa (31/12/2024) pagi.

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) SBT, Ambo Wokanubun saat menemui para Nakes yang melakukan aksi protes itu berjanji segera menemui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Mirnawati Derlean untuk meneruskan aspirasi mereka.

Sesaat setelah itu, Ambo Wokanubun didampingi Direktur RSUD Bula, dr. Linggar Sukaringtyas menyampaikan kabar gembira kepada para Nakes  yang menunggu berjam-jam di sekitar RSUD.

Wokanubun mengungkapkan, insentif Nakes ASN pada RSUD Bula akan dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya yang nilainya Rp 1.500.000 per bulan.

"Insentif teman-teman dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu pesan dari ibu Sekda," ungkap Ambo Wokanubun.

Sebelumnya, Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan aksi protes di halaman Kantor RSUD Bula, Selasa (31/12/2024).

Pantauan beritabeta.com di lapangan, para Nakes di sejumlah ruangan ramai-ramai keluar dan menyampaikan keluhan mereka hingga mengancam melakukan mogok kerja.

Kepala ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Bula, Haidir Rahering dikonfirmasi wartawan menjelaskan, aksi yang dilakukan para Nakes ini merupakan rentetan dari upaya yang dilakukan dia dan rekan-rekannya dalam memperjuangkan insentif Nakes di tempat mereka bekerja.

Haidir mengungkapkan, kehadiran mereka kemarin di Kantor DPRD setempat itu lantaran tidak diakomodir anggaran insentif Nakes ASN pada 2025, sehingga mereka berinisiatif untuk menemui DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) guna meminta dipertimbangkan kembali anggaran insentif mereka.

"Ini terkait anggaran untuk 2025, karena kemarin yang beta (saya) sudah bilang itu, tidak ada dalam item, tidak dianggarkan. Makanya katong (kami) melakukan pendekatan dengan DPRD maupun Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan kembali terkait dengan katong (kami) punya insentif," ungkap Haidir Rahering.

Dia mengaku, usai mereka mendatangi Kantor DPRD, anggaran insentif Nakes ini diakomodir, namun nilai  yang akan mereka terima tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni menurun dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 750.000.

Karena itu, aksi yang mereka lakukan hari ini sebagai upaya ketidakpuasan terhadap beraran insentif yang akan mereka terim pada 2025 mendatang.

"Saat anggarannya diakomodir dengan angka sekian, makanya tidak ada kepuasan dari katong (kami) di RSUD, makanya dilakukan aksi ini. Kalau untuk tahun depan Rp 750.000, turun dari tahun sebelumnya Rp 1.500.000," akuinya.

Ditanya apakah aksi protes para Nakes ini bagian dari aksi mogok kerja? dia malah membantah.

Menurutnya, ini hanya aksi ketidakpuasan merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT dalam mengganggarkan insentif Nakes pada 2025 mendatang.

"Ini sebenarnya bukan dikatakan aksi mogok, ini hanya menindaklanjuti apa yang kemarin katorang (kami) punya aspirasi untuk sampaikan," ucapnya.

Ia menegaskan, aksi ini akan terus berlanjut sambil menunggu kehadiran Pemkab SBT untuk hadir memberikan penjelasan resmi.

"Sementara katong (kami) lagi menunggu. Harapan katorang (kami) itu supaya Pemda bisa jelaskan ke adik-adik dorang disini, supaya ada kejelasan. Katong (kami) akan tetap menunggu sampai ada kejelasan," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi