BERITABETA.COM, Bula — Dugaan ada Data Pokok Pendidikan atau Dapodik “siluman” itu mencuat menjelang rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2021 di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Wacana ini santer diperbincangkan melalui media sosial Facebook. Sebagian warganet di SBT pun mempersoalkan banyak tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi di sekolah-sekolah, tetapi nama mereka justru tidak tercantum pada Dapodik.

Anehnya, oknum yang tidak pernah honor di satuan pendidikan dan tidak berada di tempat, justru nama mereka terdaftar dalam dapodik. Diduga kejahatan tersebut dilakoni oknum tertentu di lingkup Pemda Kabupaten SBT.

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT, Abdul Gafar Wara wara, pun menyikapi masalah tersebut. Kepada beritabeta.com di Bula, Senin (12/07/2021), Gafar berjanji akan menindaklanjuti ihwal dimaksud.

Dia akan berkordinasi dengan ketua komisi C DPRD SBT Abdullah Kelilauw untuk memanggil Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) SBT, Sidik Rumalowak, untuk dimintai penjelasannya.

"Sebagai anggota komisi C yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, saya akan meminta kepada pimpinan komisi untuk mendorong pimpinan DPRD guna menyurati dinas terkait agar kita lakukan rapat untuk mempertanyakan masalah ini," janji Gafar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengemukakan, program PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk membuka peluang kerja bagi para honorer pada satuan pendidikan. Untuk itu, Dikbudpora SBT harus betul-betul bekerja secara profesional.

Ia menuturkan, para tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun di sekolah-sekolah, namun tidak terdaftar di Dapodik, harus ada kebijakan cepat dan tepat yang diambil Dikbudpora SBT untuk mengakomodir mereka.

"Para tenaga honorer ini sudah mengabdi mencurahkan isi kepalanya untuk meningkatkan kualitas anak bangsa di negeri ini. Harus ada feedback dari pemerintah untuk memprioritaskan mereka. Ini kok tidak diberikan ruang untuk mengikuti PPPK,” tanya Gafar heran.

Menurut dia, meskipun program PPPK sifatnya bukan CPNS, tetapi (program) ini kini menjadi peluang bagi para sarjana..

"Generasi di daerah ini merasa bertanggungjawab terhadap negerinya, untuk itu harus diberikan ruang dan peluang, agar mereka bisa berekspresi menerapkan kemampuan dan ilmu yang dimiliki untuk membangun daerah ini,” tagas dia.

Terpisah, Plt Kepala Dikbudpora SBT Sidik Rumalowak saat dikonfirmasi menegaskan, isu yang dikemas soal Dapodik yang diduga siluman itu harus disertai bukti yang jelas.

Menurut dia, setiap data sekolah dilalui dengan dapodik sekolah yang memiliki email dan paspor tersendiri yang dikelola langsung operator pada masing-masing sekolah.

"Jadi, kalau dibilang data siluman ini tolong tunjukkan buktinya, dan kalau bisa bawa data itu ke kita. Sehingga saya bisa mengetahui kepala sekolah mana, siapa-siapa yang mengajukan data dapodik yang dikatakan siluman," kata Sidik Rumalowak.

Ia menjelaskan, ada Standar Operasional Prosedur atau SOP yang dilakukan dalam proses PPPK.

Sehingga jika ada oknum yang mencoba memasuk-kan kembali nama dalam data dapodik, tidak akan terkoneksi dengan (data dapodik) yang sudah diserahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

"Jadi cat off-nya sudah dari Desember 2020. Bahkan diperpanjang sampai dengan Juni kemarin. Jadi, hal ini tidak perlu gegabah, untuk input masuk pun tidak akan terkonek lagi," kata Sidik. (BB-AZ)