Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin F. Kolatlena meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memperjuangkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa berjanji akan menaikkan insentif bagi honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru asal Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] Djalil Mukaddar mengusulkan agar para pegawai honorer di Kabupaten Buru segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah Kota [Pemkot] Ambon hanya mengakomodir tenaga honorer atau tenaga kontrak yang masa kerjanya diatas lima tahun.
Anggota DPRD Kabupaten SBT Noval Zain Rumuar meminta Pemerintah Kabupaten SBT melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BKPSDM] agar menjelaskan ihwal ini secara transparan ke publik.
Pemerintah Kota [Pemkot] Ambon, dalam waktu dekat akan mengusulkan sebanyak 1.140 tenaga honorer dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Perekrutan tenaga honorer oleh instansi Pemda, selama ini dinilai menjadi kekhawatiran karena tidak berkesudahan.
Oknum yang tidak pernah honor di satuan pendidikan dan tidak berada di tempat, justru nama mereka terdaftar dalam dapodik. Diduga kejahatan tersebut dilakoni oknum tertentu di lingkup Pemda Kabupaten SBT.
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 akan segera dibuka. Pemerintah telah menetapkan waktu pelaksanaanya pada tanggal 31 Mei – 21 Juni 2021 mendatang.
Aksi palang kantor itu dilakukan pada Rabu kemarin lantaran 280 tenaga honorer pada kantor yang beralamat di jalan Air Kabur-Kabur Kota Bula itu belum dibayarkan gaji selama November sampai Desember 2020.