Soal Pilkada 2024, PPP SBT Ingin Hadirkan Politik Damai
BERITABETA.COM, Bula — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ingin menghadirkan politik damai di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.
Keinginan itu disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten SBT, Fathul Kwairumaratu pada Konfrensi Pers yang digelar di Sekretariat DPC PPP SBT di kawasan Kampung Jawa, Kota Bula, Jumat (17/5/2024).
Fathul mengungkapkan, PPP ingin saling bahu-membahu dengan semua pihak untuk menciptakan suasana politik yang damai dan baik untuk SBT kedepan.
"Prinsipnya kami saling bahu membahu untuk bagaimana menciptakan politik yang damai, yang baik untuk SBT kedepan," ungkap Fathul Kwairumaratu.
Anggota DPRD SBT ini menjelaskan, hari ini, partai yang dipimpinnya itu secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati SBT hingga tanggal 26 Mei 2024.
PPP sendiri tambah dia, sangat terbuka dan memberi kesempatan kepada semua putra dan putri terbaik kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu yang ingin berkompetisi pada ajang politik lima tahunan di daerah itu.
"Pendafatran dibuka hari ini sampai tanggal 26 Mei. Kami (PPP) membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada putra-putri terbaik SBT yang mau mengambil rekomendasi PPP untuk maju dalam pesta politik SBT," jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD SBT ini membeberkan, sesuai hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu, PPP memiliki 2 kursi dari total 25 kursi di DPRD setempat.
Menurutnya, dengan modal 2 kursi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dan 2 itu, PPP bisa membantu mencukupi syarat dukungan lima kursi di DPRD setempat dalam Pilkada.
"Kita punya dua kursi yang bisa membantu teman-teman maju dalam pentas politik. Di SBT ini 25 kursi, kuotanya 5 kursi. Jadi PPP juga salah satu instrumen yang bisa membantu rekan-rekan dalam proses maju besok. Kalau menghargai PPP ya kita menghargai, kalau tidak menghargai PPP ya kita bicara lain lagi," bebernya.
Dia menegaskan, bagi PPP, komunikasi politik itu hal lumrah, namun paling terpenting adalah mengambil formulir dan melakukan pengembalian sesuai mekanisme partai.
"Prinsip kami adalah komunikasi politik itu biasa-biasa saja, yang penting adalah mengambil formulir dan mengembalikan," tegasnya. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi