Max juga ikut berjaya. Dia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan daerah pemilihan Jabar V Bogor. Tak hanya di tahun 2004, pada 2009 Max terpilih lagi sebagai anggota DPRI.

Di Partai Demokrat, Max juga sempat jadi orang penting. Dia pernah menjadi Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat dari 2002 hingga 2005. Dari 2005 hingga 2010, pernah pula dia menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Penduduk, Kominfo DPP Partai Demokrat.

Setelah SBY jadi presiden, pengaruh bekas Kassospol ABRI itu semakin menguat di Partai Demokrat. Partai ini, yang pernah diketuai Kolonel Purnawirawan Hadi Utomo (2005-2010) dan sempat dipimpin Anas Urbaningrum (2010-2013), pada 2013 diketuai oleh Presiden SBY.

Beberapa orang penting di Partai Demokrat punya hubungan kekerabatan dengan SBY termasuk Max. Tokoh penting lainnya tentu saja Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, anak SBY, yang kini Ketua Fraksi Demokrat. Adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo, juga aktif di partai berlambang bintang Mercy itu.

Max Sopacua adalah salah satu orang penting yang namanya kerap disebut. Dia menjadi inisiator Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Max orang yang vokal mengusulkan agar Ketua Umum DPP Partai Demokrat diganti.

Dia mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang tak lain putra sulung SBY, sebagai pengganti.  Meski Demokrat tidak dalam kondisi berjaya, sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 bintang AHY perlahan bersinar.

Menurut Max, AHY bisa menggantikan SBY dalam Kongres Luar Biasa (KLB) nanti.

"KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai ini," kata Max di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Meski begitu, Andi Arief, pesohor Demokrat yang menjabat Wakil Sekretaris Jenderal partai, menuding Max Sopacua menginginkan Sandiaga Uno, yang baru saja gagal dalam Pilpres 2019, untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat.

Hubungan manis antara Max dan Demokrat mulai retak pada 2019 ketika ia bersama sejumlah kader senior Partai Demokrat membentuk Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD).

Gerakan itu meminta SBY yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum untuk melaksanakan KLB.

GMPPD beralasan, KLB harus segera dilaksanakan karena perolehan suara Partai Demokrat anjlok. Saat itu, GMPPD juga mendesak agar segera ditunjuk ketua umum dan pengurus baru.

"Kami mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa (KLB) selambatnya pada 9 September 2019 mengingat telah berakhirnya Pemilu 2019 dan memasuki masa Pilkada 2020 demi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2024," ujar Max, Kamis (13/6/2019).