Hendrik Lewerissa: 16 Tahun Pempus Setengah Hati Wujudkan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU
RUU Daerah Kepulauan ini diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), sampai sekarang belum ada pembahasan terhadap RUU dimaksud.
RUU Daerah Kepulauan ini diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), sampai sekarang belum ada pembahasan terhadap RUU dimaksud.
Setiap pergantian Presiden-Wakil Presiden, RUU tentang Provinsi Kepulauan kerap disuarakan Maluku. Sialnya, perjuangan selalu kandas di meja parlemen DPR RI Senayan Jakarta.
Secara kelembagaan DPRD Maluku akan berupaya semaksimal mungkin berjuang agar kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dapat dijadikan pegangan oleh anggota DPR RI untuk melaksanakan proses selanjutnya di Jakarta.
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 ditunda pada 2024 mendatang, itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Wakil rakyat asal Maluku ini, menduga ada semacam permainan dan monopoli yang dilakukan sejumlah pengumpul hasil bumi di saat musim panen cengkih tiba, sehingga tindakan ini sangat merugikan petani cengkih di Maluku.
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uluputty mengatakan dukungannya atas penunjukan Guru Besar Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tutuka Ariadji sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends memastikan di tahun 2020 ini, total jumlah unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Provinsi Maluku yang disepakati untuk dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) di Provinsi Maluku sebanyak 300 unit.
Tak tanggung-tanggung, selama dua tahun pengabdian di periode kedua sebagai Anggota DPR RI, politisi PDI-P Maluku ini mampu memperjuangkan sebanyak 16 unit fasilitas air bersih yang dibangun di enam kabupaten/kota di Maluku.
Rencana Pertamina tersebut untuk memastikan Blok Rokan sepenuhnya dikendalikan 100% pada Agustus 2021. Pertamina memastikan hal itu dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Jakarta, 14 September 2020.
Menyikapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Malulu kembali buka suara. Mereka mendesak agar anggota legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Maluku, memperjuangkannya.