Diperkuat Dua Mantan Wawali dan Wabup, PPP Maluku Optimis Rebut 1 Kursi di Senayan
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku, secara resmi menyatakan kesiapan menuju Pemilu 2024 dengan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Maluku.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku, secara resmi menyatakan kesiapan menuju Pemilu 2024 dengan melakukan pendaftaran ke KPU Provinsi Maluku.
Sejauh ini, pemerintah bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara Pemilu sudah melakukan rapat konsinyering sebanyak dua kali. Mereka telah menyepakati lima isu yang akan dimuat dalam Perppu.
Proposal dana alokasi khusus (DAK), dan dana insentif daerah (DID) 2017-2018 yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, diduga berpadu dengan praktik tindak pidana korupsi serta suap-gratifikasi.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan awal bulan September 2022 DPR RI akan membahasa proses naturalisasi dua pemain naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat.
Bupati Kabupaten SBT Abdul Mukti Keliobas menjalani pemeriksaan di kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setia Budi Jakarta Selatan Rabu, 06 April 2022.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, I Wayan Sudiarta langsung “menyenggol” Jam Datun dengan persoalan mafia tanah. Ia meminta Kejaksaan RI untuk mengirim atau menempatkan jaksa terbaik pada Satgas Mafia Tanah.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Mohamad Hekal bahkan mempertanyakan keputusan pemerintah untuk menghapus aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi minyak goreng kemasan dan ‘melepasnya’ sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian [Kementan] RI diingatkan untuk mewaspadai perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman mengerikan bagi sektor pertanian yang dapat berdampak terhadap ketersediaan pangan.
Dalam program nasional atau prolegnas tahun 2022 maupun dalam usulan kumulatif terbuka, tidak ada perubahan undang-undang tentang Pemerintah Daerah (pemda).
Tujuh UU tersebut masing-masing, UU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.