Kejadian ini bertepatan dengan tanggal 25 April yang merupakan hari dimana gerakan RMS diproklamirkan pada tahun 1950. Perayaan ini selalu diselenggarakan hampir tiap tahunya sebagai bentuk komitmen mereka untuk memisahkan diri dari NKRI.
Terlepas dari polemik sampai kapan situasi pandemi ini akan berakhir kenyataanya Covid-19 telah berhasil memporakporandakan tatanan kehidupan manusia pada berbagai sektor dan salah satu sektor vital yang juga terdampak karenanya adalah sektor pangan.
Sejauh ini, keberadaan minyak bumi di Bula disedot tanpa ada penjelasan kepada rakyat. Pemerintah daerah dan masyarakat adat tidak memiliki akses yang memadai untuk ikut memastikan hak rakyat Seram dalam produksi minyak Bula. Lebih parah lagi, masyarakat Seram tidak tahu dan tidak merasakan dampak dari kekayaan alamnya. Ini masalahnya!
Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap struktur politik yang ada dalam sistem politik, seperti parlemen, kepresidenan, kehakiman, partai politik, dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur tersebut dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka.
Prophetic values itu dapat kita simak pada Nabi Ayyub ‘alaihissalam (1540-1420 SM). Ujian yang datang dari Allah SWT bisa bermacam-macam, contohnya adalah diberikan penyakit, diambil harta kekayaan, serta diambil pula anggota keluarga.
Kota Bula sama sekali tidak terkesan seperti kota minyak yang biasanya “hidup”. Bula hampir sama dengan wilayah lain yang seolah tidak memiliki kekayaan alam. Padahal, sekitar satu abad lebih minyak bumi diangkat dari Bula. Tapi, tidak memperlihatkan kesejahteraan yang hadir sesuai dengan kekayaan alamnya.
Presiden rencananya dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan Darurat Sipil untuk penanganan Covid-19. Kebijakan darurat sipil tidak hanya kontroversial, namun lebih dari itu, terjadi penolakan oleh masyarakat luas.
Sekarang bagaimana dengan kita di Indonesia sebagai Negara dunia ketiga yang wilayahnya terdiri dari pendesaan, baik itu desa pesisir atau desa pendalaman. Bisa jadi jalan keluarnya adalah memaksimalkan potensi pedesaan dan potensi gotong royong atau aksi kolektif rakyat.
Langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya percepatan dan penanganan virus Corona perlu diapresasi, dengan sudah mengeluarkan surat edaran gubernur. Namun, Pemprov Maluku harus tetap waspada dengan menindaklanjuti kebijakan yang diambil.
Bagi Indonesia sebagian pihak memperkirakan pertumbuhan kita hanya akan mampu menyentuh angka 4.8% atau lebih rendah dari target psikologis pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1% atau bahkan lebih rendah lagi.