Pilkada Diundur pada 2025? Akademisi: Mustahil Pemilu dan Pilkada Bersamaan
Dalam peraturan perundangan-undangan menyatakan, tahapan pemilu dilaksanakan minimal 20 bulan sebelum penyelenggaraan [pemilu] itu digelar.
Dalam peraturan perundangan-undangan menyatakan, tahapan pemilu dilaksanakan minimal 20 bulan sebelum penyelenggaraan [pemilu] itu digelar.
Dengan luas laut Maluku 92% dari jumlah luas seluruh wilayah propinsi Maluku, ternyata tidak pernah di hitung dalam DAU. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan.
Pemda juga perlu meningkatkan dan melakukan pembaruan terhadap inovasi yang telah diimplementasikan selama dua tahun terakhir.
Dimana-mana negara hadir untuk bisa membuat bahan pangan untuk rakyat mudah diperoleh dengan harga semurah-murahnya.
Inovasi menjadi kebutuhan, terlebih di era globalisasi seperti sekarang yang mengamini komunikasi antar daerah tak lagi terhalang oleh sekat batas wilayah. Beragam informasi dan layanan mesti dapat diakses dengan mudah.
Kapal Feri yang masih beroperasi di pelabuhan penyeberangan Hunimua Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah menuju pelabuhan Waipirit, Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, ada lima unit.
pembagian jatah PI 10 persen Blok Masela itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku. Sayangnya kewenangan itu diambil alih lagi oleh Pempus.
Rakortekrenbang Tahun 2021 dilaksanakan sesuai amanat Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto menekankan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan segera disahkan oleh Pemerintah Pusat. Pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang dipandang penting untuk mendukung didentitas Indonesia sebagai poros maritime atau negara maritime.