Tiga tahun berlalu, sebagian warga Kabupaten Maluku Tengah yang juga terdampak gempa bumi M6,5 26 September 2019, sampai saat ini, Kamis 17 November 2022, belum menerima bantuan dana dari pemerintah untuk memperbaiki atau rehab rumah mereka.
Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui upaya penindakan, tetapi juga melalui pencegahan yang mencakup perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi.
Terkait pemberangkaatan dimaksud, Menag menganjurkan para jajaran terkait agar bekerja cepat dan cermat, untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Kapolres MBD didampingi Kabag Ops Polres MBD, Camat Wetar Barat, Brigadir Satpolair Polda Maluku, Kapospol Wetar Barat. Langkah tersebut dilakukan oleh Kapolres MBD dan rombongan guna memastikan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tetap aman.
DBH CHT merupakan pendapatan negara yang sebagian dikelola atau dialokasikan ke daerah, guna mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Bahtiar mendorong pemda memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Melaporkan harta kekayaan, merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pemerintah Pusat menyetujui Pasar Mardika patut direvitalisasi, hal tersebut berkat ketekunan, keseriusan dan lobi yang dilakukan oleh Pemkot Ambon ke Pempus.
Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Salah satu alasan penting dari Perubahan RPJMD 2019-2024 ini karena terjadinya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional.
Jika juknis Pempus nanti masih sama dengan tahun lalu, maka bagi ASN yang ngotot untuk mudik dapat dikenai sanksi disiplin.