BERITABETA.COM, Jakarta – Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak.

“Kalau di kampung penduduk, mereka meletakkan senjatanya dan berbaur dengan masyarakat, sementara kita tidak kenal mereka,” kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad dalam percakapan telpon, sepertinya dikutip   BBC News Indonesia.

Aidi mengatakan tim gabungan polisi dan TNI bertekad untuk ‘menegakkan hukum,’ dengan terus mengejar dan menemukan mereka. “Tak ada batas waktu. Yang jelas, mereka harus tertangkap, hidup atau pun mati,” tandasnya.

Sementara itu, Human Rights Watch memperingatkan agar militer melakukan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menangani peristiwa ini.

Dalam perkembangan terbaru, aparat sudah menemukan lagi satu dari jenazah pekerja PT Istaka Karya yang tewas dibunuh kelompok yang menurut aparat adalah kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Dengan demikian, tim gabungan TNI dan polisi masih mencari setidaknya dua jenazah lagi dan dua orang yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri.

“Memang kesulitannya, mereka menggunakan pola operasi gerilya. Jadi mereka bisa ada di mana-mana, dan mereka menguasai medan, sementara bagi kita medan tersebut baru,” kata Muhammad Aidi.

“Apalagi kita tak mengenal secara fisik orang-orang itu, kita tak pernah bertemu mereka. Kita tak pernah tahu secara fisik, dan hanya mengenal mereka dari foto-foto atau sinyalemen lain.”

Hal lain, kata Kapendam XVII Cendrawasih ini, mereka dan masyarakat itu memiliki ‘hubungan,’ karena mereka merupakan warga dari desa yang begitu terpencil, susah dijangkau.

“Beda halnya dengan kalau kita mengejar teroris di Jawa atau di Sulawesi, misalnya. Tak ada masyarakat yang mendukung teroris itu. Karenanya, kalau masyarakat punya informasi, akan menyampaikan kepada aparat keamanan. Lain dengan gerilyawan ini, kan. Mereka ada di lingkungan warga. Kombatan ini bagian dari masyarakat,” tambah Aidi.

Aparat Brimob patroli di Kantor Pemkab Nduga, Papua

Hal itu, katanya, menimbulkan kerumitan tersendiri. “Makanya melihat pola-pola itu, kita lakukan pendekatan ke masyarakat. Bahwa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah tindakan tidak manusia tindakan yang sangat keji. Sehingga tak perlu dibela. Jadi kita akan selalu melakukan pendekatan.”

Sejauh ini sudah 17 jenazah PT Istaka Karya yang ditemukan dan dikirim ke keluarga mereka di Toraja, Sulawesi Selatan, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sementara empat yang selamat karena berhasil melarikan diri, masih dirawat di Rumah Sakit di Timika, Papua.

Jadi setidaknya masih ada dua jenazah dan dua orang yang melarikan diri, yang sampai sekarang belum ditemukan. “Ini masih kita cari,” lanjut Aidi.

Disebutkan, menurut pengakuan Johny Aritonang, salah satu dari empat orang yang mencapai pos keamanan setelah melarikan diri, ada 25 orang pekerja pembangunan jembatan yang tanggal 1 Desember itu diculik oleh sebuah kelompok bersenjata. Mereka digiring ke bukit Kabo. Dan keesokan harinya, mereka ditembaki. Sebagian meninggal di tempat sebagian lagi pura-pura mati terkapar.

Orang-orang bersenjata itu melanjutkan perjalanan menuju bukit Puncak Kabo, lalu 11 orang karyawan yang pura-pura mati berusaha melarikan diri, namun dikejar. Lima orang tertangkap dan dibacok hingga tewas di tempat. Adapun enam orang berhasil melarikan diri.

Empat yang melarikan diri, bisa mencapai pos polisi, tapi dua orang lagi yang mengambil arah berbeda, belum juga muncul sampai sekarang. “Kita cari terus, selain mencari para pelaku, terutama pimpinannya, Egianus Kogoya,” tandas Muhammad Aidi.

Dalam pencarian itu, kata Aidi, tim gabungan beberapa kali ‘diganggu. “Sepanjang evakuasi, kita selalu mendapatkan serangan, ditembaki, walaupun dari jarak jauh.”

“Pada saat kita berusaha menduduki Bukit Kabo, untuk mengevakuasi jenazah, kita mendapat serangan ditembaki dari balik bukit sebelahnya dari jarak jauh. Pada saat kita evakuasi jenazah menuju Mbua lewat jalur darat, kita dihadang. Hampir setiap saat kita dihadang dan diganggu. Walaupun mereka tak berani berhadap-hadapan. Satu kali dua kali menembak, lalu kabur, kita kejar, masuk lagi ke hutan,” katanya.

Dalam serangan sporadis kelompok uang oleh aparat disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu, seorang petugas dari Brimob terluka, walaupun tak serius.

‘Militer Harus Berhati-Hati’

Human Rights Watch pada Senin (10/12/2018) merilis pernyataan pers yang meminta pihak militer melakukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menangani kasus serangan di Nduga, Papua.

Dalam pernyataan itu, Human Rights Watch menyebut pasukan keamanan Indonesia sering melakukan pelanggaran terhadap penduduk Papua, termasuk melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Selain itu, mereka juga menulis, kurangnya akuntabilitas internal di dalam tubuh militer dan sistem peradilan yang tidak berfungsi dengan baik, membuat pelanggaran hak asasi menjadi hal yang normal di Papua.

LSM yang berbasis di New York, AS itu mengatakan militer Indonesia harus berhati-hati ketika beroperasi di Nduga, dengan mengarahkan semua personel militer untuk memperlakukan orang Papua sesuai dengan standar internasional.

Militer harus menyelidiki secara transparan dan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang terlibat dalam tindak kriminal. Tidak hanya itu, Human Rights Watch juga meminta militer maupun polisi untuk mengizinkan wartawan beroperasi secara independen di daerah tersebut.

Nduga adalah daerah yang sangat terpencil, tidak ada wartawan yang memiliki akses sejak serangan pada para pekerja konstruksi jembatan pada 2 Desember lalu.

Human Rights Watch menyebut pembatasan resmi selama puluhan tahun terhadap akses media asing ke Papua dan kontrol terhadap wartawan Indonesia di sana, memupuk kurangnya keadilan tehadap pelanggaran serius oleh militer Indonesia dan memicu kebencian di antara orang Papua.

“Situasi di Nduga sangat kacau karena tidak ada jurnalis yang dapat secara independen masuk ke wilayah tersebut untuk mewawancarai saksi dan memverifikasi apa yang terjadi,” kata Elaine Pearson dari Human Rights Watch.

“Memiliki pemantau independen di lapangan akan membantu mencegah pelanggaran baik oleh kelompok bersenjata maupun pasukan keamanan, yang akan menguntungkan semua warga Papua” katanya. (BB-BBC)

Sumber : www.bbc.com/indonesia