BERITABETA.COM, Ambon — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta pembangunan infrastruktur transportasi laut di Maluku tidak hanya mengejar hasil fisik, tapi juga dapat melibatkan masyarakat sekitar sebagai program pemberdayaan.

Hal ini disampaikan Politisi PKS ini saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Navigasi Kelas I Ambon yang dirangkai dengan kegiatan pembangunan dermaga yang dilaksanakan melalui program padat karya pada pada Senin, 4 Agustus 2024.

“Pembangunan dermaga hari ini melibatkan masyarakat melalui padat karya. Bukan hanya dermaga, ada juga TK binaan dari Distrik Navigasi. Kami di Komisi V mendorong agar pembangunan seperti ini memberdayakan masyarakat sekitar agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara langsung,” ujar Uluputty dalam sambutannya.

Dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, termasuk KSOP dan jajaran navigasi dari seluruh kabupaten/kota di Maluku, Saadiah juga menyerap berbagai persoalan di lapangan.

Ia menyoroti masih banyaknya alat keselamatan navigasi seperti mercusuar dan rambu laut yang rusak, yang berdampak pada keselamatan pelayaran.

“Alat-alat keselamatan seperti rambu dan mercusuar itu adalah urat nadi transportasi laut kita. Mereka menjadi penanda penting bagi kapal untuk tahu wilayah aman dan berbahaya, siang maupun malam,” tegasnya politisi PKS ini.

Wakil Rakyat Maluku ini juga mengangkat isu akses dermaga di wilayah tertentu seperti Tual dan Aru, yang terkendala karena berada di kawasan konservasi.

Ia menyebutkan bahwa proses perizinan pembangunan di kawasan tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian dan tidak cukup hanya dengan rekomendasi biasa.

Saadiah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan transportasi laut yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat kepulauan.

“Kondisi akses kapal yang terkendala, sangat mengancam keselamatan masyarakat karena kapal tidak bisa bersandar dengan layak. Ini jadi bahan penting untuk kami perjuangkan saat rapat dengan Kementerian Perhubungan,” pungkas Saadiah Uluputty (*)

Editor : Redaksi