Wakil Gubernur Resmikan Mall Pelayanan Publik Pertama di Maluku

BERITABETA.COM, Tiakur — Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, H. Abdullah Vanath meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Ruko Kota Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Senin (21/7/2025).
Wagub Maluku, Abdullah Vanath mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sangat menyambut baik dan mengapresiasi acara peresmian Mall Pelayanan Publik yang merupakan Mall Pelayanam Publik pertama di Provinsi Maluku itu.
"Kehadiran MPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten MBD dalam memberikan pelayanan yang prima, mudah, cepat dan transparan kepada seluruh masyarakat," ungkap Abdullah Vanath.
Vanath menegaskan, saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik.
"Hal ini mewajibkan setiap badan publik termasuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se-Maluku untuk memenuhi standar pelayanan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur," tegasnya.
Mantan Bupati SBT dua periode ini mengaku, Mall Pelayanan Publik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat.
“Selama ini dalam pengurusan administrasi seperti perizinan, administrasi kependudukan, Pajak Daerah, Layanan Kepolisian hingga Layanan BPJS dan mitra strategis lainnya dapat diakses dalam satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah dari kantor yang satu ke kantor yang lain dalam mengurus keperluan tersebut agar bisa lebih efektif dan efisien," akuinya.
Ia menandaskan, peresmian MPP ini hanyalah langkah awal, karena keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh seluruh stakeholder untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang ramah, responsif dan professional dalam melayani masyarakat.
Untuk itu, dia berharap Pemprov terus mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota seperti halnya Kabupaten MBD, supaya pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar akan tetapi menyentuh pulau-pulau terluar, kawasan perbatasan dan komunitas-komunitas kecil.
“Pemerintah akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar Pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar, akan tetapi juga menyentuh pulau-pulau terluar dan perbatasan, sebab pemerintah hadir untuk melayani bukan untuk dilayani," tandasnya. (*)
Editor : Redaksi