Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang memberikan keterangan tentang vaksinasi Covid-19 di Provinsi Maluku dalam konfrensi pers, di Kantor Gubernur, Rabu (30/12/2020) (FOTO : Istimewa)
Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang memberikan keterangan tentang vaksinasi Covid-19 di Provinsi Maluku dalam konfrensi pers, di Kantor Gubernur, Rabu (30/12/2020) (FOTO : Istimewa)

BERITABETA.COM, Ambon – Sebanyak 1.257.641 jiwa warga Maluku ditetapkan sebagai penerima Vaksinasi Covid-19. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan vaksinasi ini diberikan berdasarkan kelompok dan sasaran, di antaranya, pelayan publik, lansia 60+, masyarakat rentan dan pelaku ekonomi.

“Tenaga kesehatan menjadi prioritas pertama di vaksin, karena petugas kesehatan adalah garda terdepan. Kemudian petugas lapangan yang melakulan pelacakan berusia diatas 18 tahun, kemudian harus sehat dan terkontrol, terdaftar di basis data,” ungkap Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang dalam konfrensi pers, di Kantor Gubernur, Rabu (30/12/2020).

Menurut Kasrul, 1.257.641 jiwa tersebut, tersebar di seluruh wilayah Maluku, yakni Ambon 326.408 jiwa, Maluku Tengah 254.297 jiwa, Maluku Tenggara 95.657 jiwa, Kepulauan Tanimbar 76.925 jiwa, Buru 98.172 jiwa, Seram Bagian Barat (SBB) 117.175 jiwa, Seram Bagian Timur (SBT) 78.444 jiwa, Kepulauan Aru 65.656 jiwa, Tual 51.511 jiwa, Maluku Barat Daya (MBD) 50.300 jiwa, Buru Selatan 43.457 jiwa.

Peningkatan penglihatan hingga 99% di rumah: metode sederhana Peningkatan penglihatan hingga 99% di rumah: metode sederhana terkait kesiapan pelaksanaan vaksinasi.

Kasrul mengatakan telah dilakukan pelatihan vaksinator bagi petugas Puskesmas dan RS sebanyak 1.255 orang tersebar di 11 kabupaten/kota.

Selanjutnya, penetapan fasilitas kesehatan (Faskes) untuk pelaksanaan vaksinasi, apakah Puskesmas maupum fasiilitasi kesehatan lainnya untuk vaksin yang di- SK-kan oleh kepala dinas setempat.

Kemudian, penetapan/pendataan sasaran, jelasnya secara nasional sudah disepakati dan ditentukan BPJS Kesehatan melalui aplikasi piker vaksin.

“Semua kabupaten/kota harus menetapkan faskes, menentukan PIC atau orang yang melakukan pendataan, dimana diberikan ID oleh BPJS, data ini sudah dikerjasamakan oleh kominfo, telkomsel, dan seterusnya, jadi masyarakat tidak lagi mendata ke BPJS,” tuturnya.

Menurut Kasrul, untuk di Maluku, yang menetapkan Faskes baru 3 kabupaten. Untuk itu diharapkan kabupaten/kota yang belum segera menetapkan Faskes, untuk nantinya diberikan ID oleh BPJS.

Hal lainnya, iventarisist Cold Chain, kata Kasrul, sementara jalan. Pada prinsipnya, Sekda Maluku itu, mengakui seluruh vaksin dibiayai oleh APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusis (DAK), maupun Dekon.

“Jadi semua dari APBN, sedangkan APBD hanya perjalanan dinas, monitoring dan lain-lain,” jelasnya (BB-YP)