Menurut dia, hal ini perlu adanya dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBT terhadap kerja-kerja teknis tim percepatan pembangunan ibukota definitif dataran Hunimua yang sudah dibentuk sebelumnya.

Langkah konkrit yang harus dilakukan, kata dia, DPRD dan Pemda SBT harus melakukan pembahasan, penetapan dan ekseskusi yang dialokasikan pada APBD-Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 sebagai bentuk dukungan serius.

"Olehnya itu kita harapkan dukungan politik rancangan anggaran dari Pimpinan dan Anggota DPRD SBT agar dituangkan dalam pembahasan dan penetapan APBD tahun 2021 dan APBD Murni tahun 2022 mendatang," harap dia.

Kafara berpendapat, Pemda SBT harus punya kebijakan strategis dengan membuka ruang terbuka dan partisipasi kepada masyarakat lokal di lima belas kecamatan sebagai langkah awal membuka akses pembangunan di dataran Hunimua.

"Pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan pemukiman rakyat, pendidikan, sanitasi, transportasi dan komunikasi serta penyediaan lapangan kerja yang diarahkan melalui kebijakan konkrit proporsional dan berkelanjutan oleh Pemda sudah harus dilakukan," imbuhnya.  (BB-AZ)