BERITABETA, Jakarta – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Rabu (10/18) lalu mengumumkan rencana kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, kemudian ditegaskan Presiden Jokowi bahwa harga BBM jenis Premium tidak mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinan Hutahaean menilai kebijakan itu mengindikasikan dilema pemerintah di tahun politik, apakah mau mengorbankan nasib bangsa atau mengorbankan elektabilitas Jokowi sebagai calon petahana di Pilpres 2019 mendatang.

“Itu dilema besar pemerintah di tahun politik. Tidak enak juga. Tapi memang situasinya gitu,” ujar Ferdinand dalam diskusi 4 Pilar MPR RI ‘Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi’ di Parlemen Senayan, Senin, (15/10/2018).

Selain itu, menurut Ferdinand, kebijakan yang dipertontonkan ke publik tersebut sebagai contoh ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus Negara.

“Saya meyakini betul Jonan berani menaikkan Premium kemarin sudah persetujuan presiden. Jonan tidak berani mengumumkan harga premium kalau Presiden tidak menyatakan oke Naikkan,” beber Ferdinand.

Ia menuturkan, kalau pemerintah mengurus negara dengan serius, maka kombinasi hal-hal yang sangat penting menyangkut hajat hidup masyarakat banyak itu mungkin tidak akan terjadi.

“Jadi, bukan maunya beliau (Jokowi) menaikkan BBM kemudian batal, tapi memang kondisi membuat seperti itu,” imbuh Ferdinand.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan teori ekonomi, seharusnya tidak ada alasan kalau BBM tidak naik. Faktanya pertamina menanggung selisih harga perekonomian cukup tinggi.

“Saya tau persis, pertamina itu mengeluh masalah harga. Tapi kemudian pak Jokowi dapat masukan lagi, yang katanya nanti elektabilitas turun, Ojo dinaikkan. Itulah dilematis dan mungkin Alam juga sudah ikut bekerja untuk tidak mau jokowi jadi Presiden pada periode berikutnya,” pungkas Ferdinand Hutahaean. (BB/ADIS)