"Kita [DPRD] siap secara politicalwil anggaran, tapi kalian [Dinas PU dan BPBD] tidak respon terhadap kejadian-kejadian yang melanda masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD SBT Abdul Azis Yanlua menegaskan Kota Bula sebagai ikon kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' itu. Namun kata dia, banjir yang sudah jadi langganan di kota itu tidak sama sekali direspon Pemda SBT.

Anggota Komisi A DPRD SBT itu bahkan merasa heran, masalah banjir tersebut tidak dimasukkan di dalam skala prioritas perencanaan pembangunan daerah di paling ujung Pulau Seram itu.

"Saya sesalkan tidak ada rasa sedikitpun soal itu. Kalau saya secara pribadi dan atas nama fraksi tidak bisa menyalahkan pimpinan OPD, yang salahkan pimpinan OPD itu bupati, karena bupati dan wakil bupati yang mengangkat mereka. Secara politik kita menyalahkan bupati dan wakil bupati," tegasnya.

Dia mengungkapkan, dana Belanja Tak Terduga [BTT] bukan saja dialokasikan pada 2022 ini. Namun tambah dia, pada 2020 dan 2021 lalu juga dialokasikan untuk menangani bencana di daerah itu tapi anggaran tersebut tidak digunakan.

"Tahun 2021 kita alokasikan 4 miliar sebelum refocusing berdasarkan PMK 17 turun, itu sudah kita eksekusi 4 miliar dana BTT yang tujuannya adalah mengatasi bencana alam termasuk banjir ini," ungkapnya.

Informasi yang diperoleh media ini, persoalan banjir yang terjadi di Kota Bula pada 2 Januari 2022 lalu itu akhirnya direspon oleh Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas.

Diketahui, Keliobas didampingi Kepala Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah [BPW] Maluku Abdul Halil Kastella yang juga putera asal SBT itu mengunjungi Balai Sungai Wilayah [BSW] Maluku untuk berkoordinasi dan membicarakan penanganan banjir di Kota Bula. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi