BERITABETA.COM, Bula -  Masalah banjir yang sudah menjadi langganan dan kerap terjadi di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), dinilai perlu diatasi secara maksimal.

Pananganan bencana, harus dilakukan secara dengan perencanaan yang matang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT, terutama dengan menyediakan anggaran pada tahun 2022 atau 2023 mendatang.

Hal itu ungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten SBT, Abdul Gafar Wara-Wara kepada beritabeta.com di halaman kantor DPRD SBT, Senin siang (12/7/2021).

Abdul Gafar menjelaskan, masalah banjir di Kota Bula bukan hal baru.Sejak masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBT (Abdullah Vanath-Sitti Umuriyah Suruwaky) hingga pada pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati (Abdul Mukti Keliobas-Idris Rumalutur) ini bencana banjir masih terus terjadi.

"Mestinya pemerintah daerah merencanakan di tahun anggaran berikutnya, kalau memang perbaikan sungai di Kota Bula harus dibantu dengan anggaran yang cukup ke dinas terkait" ungkap Abdul Gafar Wara-Wara.

Dia membeberkan, masalah banjir yang menjadi momok menakutkan bagi warga di Kota minyak bumi itu. Sehingga pihaknya menyarankan pada saat banjir terjadi, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas harus turun langsung ke lokasi untuk menyaksikan kondisi masyarakat.

Dengan begitu lanjut dia, pemegang kebijakan di Kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu akan mengetahui secara pasti dan merasakan kondisi yang diderita masyarakat terdampak.

"Jangan sekedar mendapatkan laporan, lalu kemudian santai dan tidak ada tindak lanjut. Semestinya harus ada tindak lanjut, untuk itu di tahun anggaran 2022 hingga 2023 sudah harus ada jawaban pasti" tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyentil soal masalah bencana banjir rob dan abrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di sejumlah kecamatan di SBT.

Dia menilai, kota Bula yang menjadi sentral aktivitas semua pejabat di daerah ini saja tidak mendapat perhatian serius untuk penanganan masalah banjir yang jadi langganan.

"Ini yang harus menajdi tanggungjawab rasa memiliki dan harus mengeksekusi. Tidak sekdar hanya rasa, tidak sekedar kata-kata tapi harus eksekusi" cetus dia.

Wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) III itu mengingatkan, Pemda SBT dalam menyusun program harus berdasarkan skala kebutuhan, bukan keinginan.

Dia menilai banyak program di daerah ini hanya berlandaskan keinginan. Menurutnya jika program yang diusulkan berdasarkan kebutuhan maka akan memproteksi apa-apa yang menjadi kebutuhan rakyat di daerah ini.

"Kalau bencana kebakaran maka harus siapkan pemadaman, kalau banjir dimana titiknya harus dilihat celahnya dimana untuk banjir itu jangan melandai masyarakat. Harus dicari solusinya" pungkas Abdul Gafar (*)

Pewarta : Azis Zubaedi