BPJN Maluku Bantah Proyek Jalan di Pulau Seram Bermasalah

BERITABETA.COM, Ambon – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku menegaskan akan memproses hukum terkait berita hoaks yang dipublish salah satu media online di daerah ini.
Pemberitaan itu dinilai tidak akurat dan lebih menyesatkan, karena proyek jalan di pulau Seram ditulis bermasalah, padahal faktanya tidak benar.
Kepala BPJN Maluku, Moch Iqbal Tamher, menegaskan pemberitaan media bukan hanya sekedar mewartakannya, tapi pun harus bertanggung jawab atas karya jurnalisnya secara utuh, tuntas, berimbang dan bukan bersifat “hoax”.
“Sebagai pelayan rakyat di bidang informasi, penyajian karya jurnalis harus benar-benar dilandasi dengan dasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalis (KEJ),” tagasnya dalam rilis yang diterima media ini, Senin (17/2/2025).
Dijelaskan, proyek preservasi jalan Bula – Masiwang tahun anggaran 2024 menelan anggaran sebesar Rp 48 Miliar dan dikerjakan sesuai sesuai spesifikasi teknis Binamarga bidang preservasi. Spesifikasi teknis ini merangkum lingkup pekerjaan dan persyaratan pelaksanaan proyek.
“Jadi bukan bernilai Rp 49, 2 dan katanya justru meninggalkan reruntuhan dan jalan yang cepat rusak. Ini merupakan informasi yang sesat,” beber Iqbal.
Kekeliruan yang sama juga terjadi pada pemberitaan soal Proyek Preservasi Jalan Tamilow-Haya. Oleh media dimaksud anggarannya disebut fantastis sebesar Rp 20,233 miliar dari APBN 2024. Hasilnya pun katanya telah runtuh dalam hitungan bulan.
Bahkan disebut proyek yang seharusnya menjadi jalur penghubung vital bagi masyarakat Tehoru, Laimu, dan Werinama ini malah berubah menjadi ancaman keselamatan.
Untuk diketahui, proyek yang disebutkan diatas yang benar adalah proyek Paket Preservasi Jalan Tamilouw-Haya-Tehoru-Laimu-Werinama dengan nilai kontrak 19 Miliar dan pegerjaannya tidak ada masalah sama sekali.
Proyek yang ditangani oleh BPJN Maluku khususnya Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku ini, adalah proyek yang dibiayai oleh APBN tahun 2024 ini justru memberikan kontribusi positif bagi Maluku.
Betapa tidak, dengan kondisi APBD Kabupaten Kota di Maluku yang minim, kehadiran BPJN Maluku dalam Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku menjadi Solusi bagi pemerintah daerah.
“Kita berharap jika ada pemberitaan hoaks yang menyebutkan BPJN tidak serius adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, SH menegaskan kehadiran BPJN Maluku adalah solusi bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menangani masalah infrastruktur jalan dan jembatan.
“Kita tahu APBD kita hanya bisa dialokasikan kepada belanja pegawai dan hanya sedikit saja yang bisa digunakan untuk Pembangunan jalan apalagi jembatan. Untuk itu BPJN Maluku harus diberikan apresiasi karena sangat membantu pemerintah daerah meringankan beban infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Rahakbauw menyebut BPJN Maluku dibawa pimpinan Moch Iqbal Tamher akan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi karena tidak mungkin putra daerah tidak memperhatikan daerahnya sendiri.
“Beliau (Kepala BPJN Maluku) punya komitmen kuat untuk membangun jalan dan jembatan di Maluku agar masyarakat bisa menikmati akses pelayanan jalan dan jembatan dengan baik,” jelasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Salim Rumakefing, salah satu tokoh pemuda Seram Bagian Timur yang menilai pemberitaan salah satu media online tentang ruas jalan di Maluku Tengah adalah pemberitaan yang tidak benar.
Menurut Rumakefing, jutsru kehadiran BPJN membuat masyarakat di Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur sampai hari ini bisa menikmati akses jalan dan jemnbatan sebagai satu-satunya sarana untuk transportasi lintas kabupaten.
“Coba bayangkan jika tidak ada BPJN Maluku yang gerak cepat, maka saat jembatan Wae Kawanua di Kecamatan Tehoru dan Jembatan Wae Mer 1 di Seram Bagian Timur patah dan jebol karena bencana alam mungkin tidak bisa diakses lagi oleh masyarakat,” tandasnya.
Rumakefing mengaku ia bersama sejumlah temannya sangat proaktif memberikan atensi kepada BPJN Maluku jika ada pekerjaan mereka di lapangan yang tidak sesuai. Namun dirinya juga sportif memberikan dukungan penuh kepada BPJN Maluku karena kehadiran BPJN Maluku memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat kita di Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur.
“Seluruh Jalan dan Jembatan di Maluku tidak akan bisa dikerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan anggaran APBD, untuk itu saya harus katakan bahwa BPJN Maluku adalah solusi bagi kita,” akuinya.
Terkait tudingan-tuding miring kepada BPJN Maluku, pihak BPJN Maluku akan menindaklanjutinya dengan menyiapkan langkah-langkah serius, termasuk berencana melakukan somasi dan proses hukum karena merasa dirugikan (*)
Editor : Redaksi