Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahrga [Disdikbudpora] Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] mulai menerapkan pelayanan anjungan Sistem Manajemen Layanan Terintegrasi [Serambi Smart Tabulik].
Sekretaris Daerah [Sekda] Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Jafar Kwairumaratu secara resmi meluncurkan lima inovasi baru yang diusung oleh lima pimpinan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] dilingkup Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT, Senin (5/12/2022).
Padahal, proyek yang ditangani oleh CV Nadillla itu bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun anggaran 2022 senilai Rp2.891.000.000 [Rp2,8 Miliar].
Gedung baru MIN 3 Mateng ini telah tuntas dibangun oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Maluku, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Maluku November 2022.
Penjabat [Pj] Bupati Maluku Tengah [Malteng], M. Marasabessy mememinta kepada jajaran guru di Kabupaten Malteng untuk menjalankan tugas yang diemban penuh komitmen dan hati yang tulus ikhlas.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru asal Partai Kebangkitan Bangsa [PKB] Djalil Mukaddar mengusulkan agar para pegawai honorer di Kabupaten Buru segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penjabat [Pj] Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Indey dinilai telah melakukan tindakan wanprestasi karena telah menganulir produk peraturan daerah [Perda] APBD TA 2022 dengan menghentikan seluruh anggaran Dana Alokasi Umum [DAU] dan tidak diakomodir lagi dalam APBD Perubahan.
Negeri Administratif Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupatan Maluku Tengah [Malteng] ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria oleh Badan Pertanahan Kabupaten Malteng.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Buru menargetkan Belanja Daerah di tahun 2023 nanti sebesar Rp.1,01 triliun. Namun Terget belanja itu tidak sebanding dengan target pendapatan, sehingga daerah itu akan mengalami devisit terbuka sebesar Rp.213,32 Miliar.
Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Abdul Mukti Keliobas berjanji akan mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah [OPD] yang malas mengikuti pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD].