Aksi pembakaran Pos Jaga di Kantor Satpol PP Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyulut berbagai keprihatinan. Selain soal aksi yang diakukan puluhan Anggota Satpol PP SBT itu, proses pemadaman api pun dilakukan oleh personil Polres SBT dengan menggunakan gayung.
Perjuangan untuk mendapatkan hak mereka berupa upah (honor) selama 3 bulan tak kunjung dibayar. Sikap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Rumain pun dinilai tak berpihak.
Babinsa Desa Waspait, Koramil 1506-03 Airbuaya, Sertu Abdul Amin Umanailo, melaksanakan sosialisasi penggunakan masker kepada masyarakat di Dusun Walnewen, Kecamatan Fenalisela, Selasa pagi (20/04/2021).
Sebagaian anggaran diperuntukan guna refocusing dalam kaitannya dengan penanganan kesehatan serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Maluku.
Praktik pungutan liar alias pungli ini jauh dari pengawasan pihak terkait utamanya dinas yang bertangungjawab, termasuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selaku pengontrol kinerja pemerintah (eksekutif).
Memperingati hari lahir (Harla) ke 61 tahun, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Seram Bagian Timur (SBT) melakukan aksi berbagi sebanyak 300 paket takjil kepada masyarakat di Kota Bula. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian pada sesama dalam bulan Ramadhan ini.
Aksi pemalangan itu dilakukan sejumlah tenaga honorer yang bertugas di dinas tersebut, sebagai bentuk protes atas sikap pimpinan di kantor itu yang belum memberikan hak-hak mereka berupa upah selama tiga bulan.
Distan SBT yakni akan menjadikan Desa Englas sebagai pengahasil bawang di Kecamatan Bula.
Setelah empat hari sejak ambruk dan tidak bisa dilalui, jembatan darurat Wai Dawang di Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) akhirnya dibangun kembali. Informasi yang diperoleh media ini, jembatan darurat di Desa Dawang itu mulai dikerjakan. Proses pengerjaan ini membuat sejumlah netizen ramai-ramai memosting foto kondisi jembatan yang sudah dikerjakan tersebut.
Penyusunan RKPD harus mengedepankan prinsip yang mendorong tercapainya keselarasan dalam memanfaatkan sumber daya yang menjadi kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi maupun kewenangan pemerintah pusat.