Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak utamanya lahir dari jiwa atau pribadi penyelenggara yang berintegritas.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia [UMI] Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. menjadi narasumber pada acara Intermediate Traning (LK II) Tingkat Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra menegaskan, Komisi I DPRD Maluku mengembalikan persoalan Partai Gerindra terkait sengketa pemilu legislatif 2019 antara Roby Gaspersz dengan DPP Partai Gerindra ke KPU Maluku.
Pasal 7 UUD 1945 menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya, terlihat dari sisi sebaran wilayah, ternyata Maluku dan Papua mendukung isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2027.
Selain Partai Gerindra dan Nasdem dengan tegas menolak wacana tersebut, Partai Demokrat [PD] juga menyatakan sikap serupa.
Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
Bahtiar mendorong pemda memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 Calon Daerh Otonomi (DOB) di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Akibatnya, saat rapat bersama DPRD Kota Ambon dan Pemkot Ambon di Belakang Soya Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kamis (24/2/2022), anggota DPRD Kota Ambon menyemprot alias mengkritik tajam kinerja aparatur Pemkot Ambon termasuk Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.