Rencana pemerintah pusat untuk memekarkan sejumlah Daerah Otonomi Baru [DOB] di Papua kini menjadi pertimbangan untuk DPRD Maluku untuk melakukan manuver memintah adanya kebijakan yang sama untuk pemekaran DOB di Provinsi Maluku.
Bahtiar mendorong pemda memberikan dukungan terkait urusan pemerintahan umum, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
DPRD Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama tim pemekaran dari 15 Calon Daerh Otonomi (DOB) di Provinsi Maluku yang diusulkan ke pemerintah pusat.
Akibatnya, saat rapat bersama DPRD Kota Ambon dan Pemkot Ambon di Belakang Soya Jalan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kamis (24/2/2022), anggota DPRD Kota Ambon menyemprot alias mengkritik tajam kinerja aparatur Pemkot Ambon termasuk Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.
Wakil Ketua DPR itu bahkan melempar usulan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun dan berjanji akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan-pimpinan partai.
Muscab serentak partai ‘si biru’ berlambang Bintang Mercy ini berlangsung sejak 22 Februari hingga Rabu, 23 Februari 2022. Hasilnya, 17 nama dinyatakan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai calon ketua DPC.
Pakar Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum menegaskan, usulan mengenai perpanjangan masa jabatan ratusan kepala daerah tersebut inkonstitusional.
Sebagian publik menolak perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Karena [usulan] dimaksud tidak relevan dengan ketentuan atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, utamanya UU tentang Pemerintahan Daerah.
Komisi II juga memasukan nama calon yang tidak terpilih ke daftar cadangan [daftar tunggu]. Selanjutnya pada Jumat (18/02/2022), Komisi II akan melaksanakan rapat paripurna kemudian menyerahkan nama-nama komisioner terpilih ini ke Presiden RI Joko Widodo, untuk selanjutnya dilantik sebagai anggota KPU dan Bawaslu RI masa bakti 2022-2027.
Dalam program nasional atau prolegnas tahun 2022 maupun dalam usulan kumulatif terbuka, tidak ada perubahan undang-undang tentang Pemerintah Daerah (pemda).