Kegiatan yang berlangsung di Lantai III Hotel Surya Kota Bula, Minggu (20/3/2022) itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah [DPW] PKS Maluku Abdul Gani Lestaluhu.
Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku, Saadiah Uluputty mengungkapkan, sudah sejak awal Pemerintah tidak serius soal janji Presiden Jokowi terkait proyek Lumbung Ikan Nasional [LIN] dan Ambon New Port [ANP] di Maluku.
Kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail dinilai berhasil. Gubernur Maluku yang biasa disapa MI ini, diapresiasi karena kerja kerasnya selama ini, terutama dalam hal mensejahterakan masyarakat Maluku.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem, Maluku Hamdani Laturua secara lantang menyampaikan sampai saat ini belum ada figur yang bakal diusung partai besutan Surya Paloh itu di Pilkada Maluku Tengah [Malteng] 2024 mendatang.
Ketua DPD II Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Maluku Tengah Fatzah Tuankotta menyampaikan komitmennya untuk membesarkan Partai Nasdem di Kabupaten Maluku Tengah [Malteng]
Wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan dalam berbagai bentuknya, dinilai mencerminkan ketakutan dan akal-akalan pemerintah saat ini untuk menghindari pergantian kekuasaan pada Pemilu 2024 nanti.
Issue ini dapat terwujud bila Konstitusi atau UUD 1945 telah diamandemen atau Presiden menerbitkan dekrit. Tapi hal tersebut juga dinilai akan lebih rumit.
Secara umum kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat petugas TPS yang ad hoc [sementara].
Anggota DPRD Maluku dapil Maluku Tengah [Malteng] Halimun Sailatu meminta Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Malteng dibawa kepemimpinan Tuasikal Abua agar transparan menjelaskan secara gamblang terkait usulan pemekaran tiga wilayah calon Daerah Otonomi Baru [DOB] yang disampaikan masyarakat Malteng beberapa tahun lalu.
Koordinator Forum Jong Indonesia Hendrik Jauhari Oratmangun berpendapat, penundaan pemilu dan pilkada serentak 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden-Wapres sesungguhnya dapat saja dilakukan.