Dalam 2 Tahun, Mercy Barends Perjuangkan 16 Paket Sumur Artesis di Maluku
BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPR RI asal Maluku, Mercy Chriesty Barends terus menunjukan eksistensinya sebagai wakil rakyat yang peduli dengan melihat berbagai masalah yang terjadi di tengah masyarakat Maluku.
Salah satu yang dilakukan adalah dengan memperjuangkan pembangunan fasilitas air bersih berupa sumur artiesis yang dibagun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Badan Geologi di Maluku.
Tak tanggung-tanggung, selama dua tahun pengabdian di periode kedua sebagai Anggota DPR RI, politisi PDI-P Maluku ini mampu memperjuangkan sebanyak 16 unit fasilitas air bersih yang dibangun di enam kabupaten/kota di Maluku.
“Tahun ini, melalui Komisi VII DPR RI, saya kembali memperjuangkan 8 unit sumur artesis ini di tiga kabupaten/kota. Setelah di tahun 2019 lalu juga dibangun delapan unit yang sudah dinikmati oleh masyarakat di lokasi-lokasi yang mengalami kesulitan air bersih,” ungkap Mercy Barends kepada wartawan di sela-sela kunjungan meninjau fasilitas sumur artesis yang dibangun di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (19/10/2020).
Dalam kunjungan ke Negeri Waai, Mercy Barends mengatakan, di tahun 2020 ini terdapat delapan unit sumur artesis yang dibangun pihak Kementerian ESDM, di Maluku.
Lokasinya, untuk Kota Ambon terdapat lima unit yang berada masing-masing di kwasasan Gunung Nona, Airlow, Latuhalat, Benteng Atas dan Kayu Tiga. Sedangkan di Kabupaten Maluku Tengah ada dua, antaranya di Negeri Waai dan di Haruku. Dan satu unit lainnya ada di Kabupaten SBB tepatnya di Huamual Belakang.
“Lokasi-lokasi yang dijadikan sasaran dari program ini, memang menjadi perhatian kami, karena di warga sangat sulit mendapatkan air bersih, sehingga lewat Komisi VII kami mengusulkan untuk dibangun fasilitas air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga ini,” tandasnya.
Menurut Mercy, dari delapan unit yang dibangun pihak Kementerian ESDM, dua diantaranya sudah rampung. Salah satunya di Negeri Waai dan di kwasawan Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Sementara enam unit lainnya masih dalam proses pekerjaan.
Ia mengakui, proyek pembangunan fasilitas air bersih ini di tahun 2019 silam juga telah dibangun di tiga kabupaten/kota. Antaranya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kota Ambon.
Peket pembembangunan fasilitas air bersih ini merupakan program yang diberinama ‘Bantuan Sarana dan Pra Sarana Air Bersih Melaui Bantuan Sumur Bor Dalam’ yang langsung dikerjakan oleh Kementerian ESDM yang menjadi mitra Komisi VII DPR RI.
Mercy mengaku, selama ini kebanyakan pertanyaan yang muncul terkait teknis pelaksanaannya di lapangan. Apakah serupa dengan selama ini dibangun oleh Pemerintah Daerah? Mercy menjelaskan, teknis pelaksanaan dari pekat-pekat kegiatan ini langsung ditangani oleh pihak kementerian. Termasuk di dalamnya terkait kontraktor yang menagani pembangunan sarana air bersih ini.
“Saya harus bilang secara terbuka untuk urusan-urusan seperti begini. Saya sangat menjaga posisi saya. Terutama kapasitas saya selaku anggota DPR RI. Jadi tugas saya bagaimana memperjuangkan jatah untuk Maluku, selanjutnya masalah teknis itu merupakan domain pihak kementerian. Prinsip saya jangan sampai kita coba main-main di wilayah seperti ini,” bebernya.
Hal seperti ini, kata Mercy sudah final di bahas di rapat-rapat komisi. Makanya, pihkanya lebih awal harus memastikan bahwa seluruh proses dalam penanganan pembangunan instalasi air bersih seperti ini, sudah harus clear soal pihak ketiga yang menjalankan prosesnya.
“Jadi kalau ada kedapatan hasilnya buruk di lapangan, kami langsung minta di-black list pihak kontraktor yang bermasalah untuk tidak masuk lagi dalam pekerjaan seperti ini. Dan sudah terbukti ada dua perusahaan yang megerjakan proyek ini di tahun lalu diganti karena tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik,”urainya.
Mercy menegaskan, persoalan ini disampaikan agar bisa dimaklumi. Meskipun pernyataan ini tidak mewakili teman-teman lain di DPR RI.
“Pola saya seperti itu. Kenapa? Pengalaman kami di Komisi VII kalau ada anggota DPR yang coba main-main dengan sub kontraktor dalam urusan pembangunan fasilitas seperti ini, ketika ada masalah, pihak Kementerian tidak mau ikut campur,” katanya.
Hal seperti ini, kata Mercy sudah sering terungkap dalam temuan BPK, KPK dan institusi lainnya. Dan ketika terjadi, pihak Kementerian akan cuci tangan. Lain halnya, jika semua mekanismenya diatur oleh Kementerian.
“Saya tidak mengambil resiko seperti itu. Makanya bila ada yang tidak beres dan dilaporkan masyarakat penerima manfaat, saya langsung complain ke pihak kementerian dan langsung diperbaiki,” ungkapnya.
Mercy mengaku, kondisi seperti ini pernah tenjadi di tahun-tahun lalu seperti di kawasan Kayu Tiga dan Halong Atas, yang dikerjakan tahun 2019. Saat itu ada masalah pekerjaannya dan langsung ditangani pihak Kementerian ESDM.
Dikatakan, program-program pemerintah yang menyentuh langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti fasilitas air bersih, program pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, pengerjaannya harus benar-benar maksimal.
“Ini sikap saya. Dengan harapan proyek-proyek yang langsung dikerjakan oleh pihak Kementerian ini bisa menghasilkan manfaat bagi masayarakat,” akuinya.
Dalam kunjungannya ke Negeri Waai, Mercy Barends melihat dari dekat hasil pembangunan di fasilitas yang dibangun itu. Anggota DPR RI Dapil Maluku ini disambut oleh Raja Negeri Waai, Zeth Bakarbessy.
Bakarbessy dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya mewakili masyarakat negeri Waai atas rampungnya proyek bantuan dari kementerian ESDM ini.
Menurutnya, dengan adanya fasilitas air bersih ini, warga sekitarnya sangat terbantu, karena sebelumnya untuk kebutuhan air bersih di lokasi tersebut, warga harus menempuh jarak 1 km untuk mengambil air bersih.
Ia mengaku, kedepan pihaknya telah berencana untuk melengkapi fasilitas air bersih ini dengan pipanisasi yang akan dianggarkan melalui Dana Desa tahun 2021 agar dapat dialirkan ke rumah-rumah warga di Negeri Waai untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 8000 lebih warga di Negeri Waai atau 2270 KK.
“Ini akan kita bahas di Musrembangdes agar kebutuhan pipanisasi ini dapat disediakan untuk melayani kebutuhan air bersih warga di negeri,” tandasnya (BB-DIO)