BERITABETA.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends mempertanyakan masalah elektrifikasi di Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum tuntas dibangun oleh pemerintah.

Pertanyaan ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan jajarannya, Senin (22/3/2021).

Dalam kesempatan itu, politsi PDI-P Maluku ini menyinggung terkait dengan ketersedian sebanyak 56 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sudah dibangun sejak tahun 2017 – 2019, berupa jaringan listrik dan rumah pembangkit, namun sampai saat ini belum tersedia mesin pembangkitnya.

“Ada sebanyak 56 unit PLTD yang dibangun di Maluku saat program Indonesia Terang yang dicanangkan Presiden RI berlangsung di tahun 2017. Puluhan PLTD itu belum tuntas, karena hanya berupa rumah mesin dan jaringan listrik, sementara mesin pembangkitnya belum tersedia. Saya minta kejelasan Pak Menteri menyikapi masalah ini,” tandas Mercy.

Menurut Mercy, pembangunan jaringan listrik dan rumah-rumah mesin pembangkit hasil dari Program Indonesia Terang itu sampai saat ini sudah tersedia di sejumlah wilayah di Maluku. Terutama di sejumlah kawasan terluar. Namun, keberadaan fasilitas-fasilitas itu belum dapat difungsikan, karena mesin-mesin yang seharusnya didatangkan sampai saat ini belum juga disediakan.

“Saya punya bukti dokumentasi berupa foto-foto yang saya peroleh saat kunjungan reses ke sejumlah daerah. Kondisinya sekarang tiang-tiang listrik yang dibangun itu kondisinya ada yang sudah miring, karena tidak terurus. Saya bisa tunjukan saat ini,” bebernya.

Ironisnya, kata dia, pembangunan infrastruktur serupa juga dilanjutkan pada tahun 2019. Atas kondisi ini, Mercy meminta penjelasan dari Menteri ESDM terkait dengan penuntasan ketersediaan sejumlah fasilitas tersebut dalam pemenuhan elektrifikasi di Maluku.

Mercy juga meminta, agar  kebijakan pengalihan konsep dari PLTD berbasis posil menuju konsep energi baru terbarukan (EBT) yang ditetapkan pemerintah agar dapat dipertimbangkan khusus daerah-daerah di wilayah timur.

“Sebaiknya program pengalihan dari PLTD berbasis posil ke EBT itu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan daerah-daerah yang surplus, sedangkan untuk daerah-daerah di wilayah timur dapat dipertimbangkan lagi. Kita ini memulai dari yang tidak ada, sehingga ini harus dipertimbangkan lagi,” pinta Mercy.