BERITABETA.COM, Jakarta – Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends mempertanyakan masalah elektrifikasi di Provinsi Maluku yang sampai saat ini belum tuntas dibangun oleh pemerintah.

Pertanyaan ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan jajarannya, Senin (22/3/2021).

Dalam kesempatan itu, politsi PDI-P Maluku ini menyinggung terkait dengan ketersedian sebanyak 56 unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang sudah dibangun sejak tahun 2017 – 2019, berupa jaringan listrik dan rumah pembangkit, namun sampai saat ini belum tersedia mesin pembangkitnya.

“Ada sebanyak 56 unit PLTD yang dibangun di Maluku saat program Indonesia Terang yang dicanangkan Presiden RI berlangsung di tahun 2017. Puluhan PLTD itu belum tuntas, karena hanya berupa rumah mesin dan jaringan listrik, sementara mesin pembangkitnya belum tersedia. Saya minta kejelasan Pak Menteri menyikapi masalah ini,” tandas Mercy.

Menurut Mercy, pembangunan jaringan listrik dan rumah-rumah mesin pembangkit hasil dari Program Indonesia Terang itu sampai saat ini sudah tersedia di sejumlah wilayah di Maluku. Terutama di sejumlah kawasan terluar. Namun, keberadaan fasilitas-fasilitas itu belum dapat difungsikan, karena mesin-mesin yang seharusnya didatangkan sampai saat ini belum juga disediakan.

“Saya punya bukti dokumentasi berupa foto-foto yang saya peroleh saat kunjungan reses ke sejumlah daerah. Kondisinya sekarang tiang-tiang listrik yang dibangun itu kondisinya ada yang sudah miring, karena tidak terurus. Saya bisa tunjukan saat ini,” bebernya.

Ironisnya, kata dia, pembangunan infrastruktur serupa juga dilanjutkan pada tahun 2019. Atas kondisi ini, Mercy meminta penjelasan dari Menteri ESDM terkait dengan penuntasan ketersediaan sejumlah fasilitas tersebut dalam pemenuhan elektrifikasi di Maluku.

Mercy juga meminta, agar  kebijakan pengalihan konsep dari PLTD berbasis posil menuju konsep energi baru terbarukan (EBT) yang ditetapkan pemerintah agar dapat dipertimbangkan khusus daerah-daerah di wilayah timur.

“Sebaiknya program pengalihan dari PLTD berbasis posil ke EBT itu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan daerah-daerah yang surplus, sedangkan untuk daerah-daerah di wilayah timur dapat dipertimbangkan lagi. Kita ini memulai dari yang tidak ada, sehingga ini harus dipertimbangkan lagi,” pinta Mercy.

Dengan nada penuh haru Mercy meminta agar pemerintah tidak lagi memberlakukan kebijakan moratorium terkait penyedian fasilitas-fasilitas untuk menunjang ketersersedian listrik di Maluku.

“Kami butuh listrik Pak, jangan lagi ada moratorium yang menghambat lagi. Ini kebutuhan yang ditunggu. Masyarakat tidak mau tahu, mereka tahu kami dari Komisi VII, prinsipnya mereka ingin menikmati listrik,” urainya.

Menjawab pertanyaan Mercy, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, terkait masalah elektrifikasi di wilayah Timur Indonesia tidak ada lagi istilah moratorium, semua program akan tetap berjalan.

Tasrif juga mengakui, soal rencana program konversi (pengalihan) energy dari diesel ke gas, namun akan diberlakukan secara estafet tanpa harus menghentikan apa yang sudah berjalan. Pihaknya, sementara melakukan identifikasi daerah-daerah mana saja yang memenuhi syarat tersebut.

“Terkait dengan semua fasilitas yang dibangun di Maluku itu, tahun ini proses tendernmya sementara dilakukan dan targetnya di tahun 2022 sampai 2023 akan tuntas,” kata Tasrif.

Sementara mesin yang didatangkan akan menggunakan energy biodiesel (B30) atau Bahan Bakar Nabati. Kesepakatan ini juga tertuang dalam rekomendasi Komisi VII DPR RI pada poin 5 agar negera segera menyediakan satuan pembangkit diesel (SPD) dan juga menyediakan pasokan gas kepada daerah berbasis 3T yang sampai saat ini masih bermasalah soal elektrifikasi.

Menurut Tasrif, kebijakan penggunaan energy B30 dilakukan sebagai upaya pemenuhan Paris Agreement (Kesepakatan Paris) dalam rangka mengurangi emesi global sesuai gol temperatur global.  

Sedangkan, untuk PLTMG yang sudah siap tapi belum tersedia energy gas, juga akan disediakan dan ditargetkan akan menggunakan produksi gas dari Bentuni, Bontang dan di tahun 2017 akan menggunakan produksi dari Blok Masela.

“Energi gas dipilih karena sudah diperhitungkan soal cost-nya dan juga emisi yang dihasilkan nanti. Nah mesinya lagi ditenderkan di semester satu ini oleh pihak PT Pertamina melalui PJM,” tutup Tasrif (BB-DIO)