BERITABETA.COM, Bula —Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian [WDP] terhadap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah [Pemda]. Hasil ini menjadi enam kali berturut-turut prestasi yang dicapai itu.

Hal itu diungkapkan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dalam pidato pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] SBT tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (22/8/2022).

Keliobas mengungkapkan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah [Pemda] SBT tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK-RI] perwakilan Provinsi Maluku, Pemda SBT kembali memperoleh predikat opini WDP.

"Kami yakin sungguh bahwa, kualitas penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten SBT ini dapat terwujud berkat kerjasama yang baik antar Pemerintah Daerah [Pemda], DPRD dan seluruh pemangku kepentingan yang turut memberikan masukan ke arah perbaikan," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Ia berharap, semoga kualitas penyajiannya selalu dpaat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan Pemda yang semakin akuntabel dan transparan pada publik.

"Namun perlu diketahui bersama bahwa opini tersebut adalah tantangan bagi kita untuk dapat mempertahankannya. Olehnya itu kita harus optimis memiliki tekad dan semangat untuk meraih predikat yang lebih tinggi dimasa mendatang," harapnya.

Bupati SBT dua periode ini mengaku, Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pelaksanaan APBD 2021 sebagai barometer untuk mengetahui kemampuan daerah dalam merealisasikan berbagai rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengukur tingkat keberhasilan pelaksanakan pembangunan yang dianggap relevan dan akuntabel.

Kendati demikian, harus disadari sungguh bahwa APBD sebagai rencana tahunan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan sebagai akibat dari kompleksnya permasalahan yang dihadapi saat ini, baik sumberdaya aparatur maupun pengaruh perekonomian secara global atau nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Kita patut bersyukur bahwa, walaupun dalam situasi dan kondisi perekonomian daerah yang selalu mengalami fluktuasi akibat dampak wabah pandemi tersebut, namun kita masih dapat menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah ini," akuinya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi