BERITABETA.COM, Ambon – Agenda kunjungan kerja Komisi I DPRD Maluku, merupakan tindaklanjut dari pertemuan jumat pekan lalu bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, guna mengevaluasi program/kegiatan sepanjang tahun 2020 dan 2021.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra mengatakan, berbagai persoalan yang terkait minimnya fasilitas KPID Provinsi Maluku maupun KPI Maluku, semuanya menyangkut dengan gedung secretariat dan fasilitas penunjang yang masih minim.

“Jadi kunujungan ini untuk memastikan saja. Selanjutnya akan kita diskusikan dengan pengambil kebijakan pemerintah provinsi Maluku Wakil Gubernur. Karena ini sangat penting untuk kepentingan daerah,” ujar Amir saat kepada wartawan usai pertemuan bersama komisioner KPID Maluku di Belakang Kantor Diskominfo Maluku, Perigi LIma Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Senin (23/08/2021).

Diakuinya, kondisi Sekretariat KPID Maluku saat ini justru bertolak belakang dengan era digital. Meski begitu fasilitas KPID maluku belum memadai.

“Eranya sekarang digital. ini sangat strategis dalam rangka kepentingan pembangunan daerah. Jika digunakan maksimal maka akan memberikan pendapatan daerah yang luar biasa,” jelasnya.

Amir berjanji, komisi I selanjutnya akan mencari solusi untuk menangani ihwal tersebut. Misalnya menyediakan fasilitas ruangan didukung fasilitas semisal televisi dan peralatan lainnya untuk bisa dipakai komisioner dalam melaksanakan tugas utama yaitu memantau berbagai program siaran dari lembaga penyiaran TV, utamanya soal prodiuksi konten lokal.

Amir mengakui, bangunan Sekretariat KPID Maluku saat ini sama sekali tidak layak.  “Anda lihat sediri situasinya. Meja-meja dan lantaijuga plafon rusak. dalam kantor ada juga saputeng. Kita akan cari tempat yang layak untuk mereka,” timpal dia.

Amir merujuk amanat UU dan peraturan tentang Penyiaran. Eksistensi KPID di Maluku tentu memback-up Infokom. 

Menyinggung di KPID luar Maluku punya gedung seindiri-sendiri, apakah Komisi I akan mendorong pemerintah untuk menyediakan bangunan/gedung baru untuk KPID Maluku?

“iya. Nanti kita bicarakan. itu jangka panjang. Saat ini kita bicara tentang langkah untuk penyediaan fasilitass dalam kantornya dulu. (Bangunan baru) itu jangka panjang. Ada lokasi-lokasi (aset provinsi) kosong banyak. Kalau ruangnya sudah ada mudah-mudahan kita maksimalkan,” tambah dia.

Contohnya, dinas perhubungan, kalau pemberdayaan perempuan bisa p[ndah, maka ruangnya bisa digunakan untuk KIP.

Soal itu akan didiskusikan lebih lanjut oleh komisi I. Karena banyak hal yang bisa mendatangkap pendapatan bagi daerah di sector penyiaran.

“Apalagi dengan kondisi Covid-19 sekrang kita tidak tahu akhirnya kapan. Semua komunikasi melalui digital. Mudah-mudahan kunjungan ini selanjuutnya kita diskusikan dan bisa membawa manfaat bagi daerah,” tuturnya. (BB-SSL)