BERITABETA.COM, Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail melantik Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ruben Moriolkosu.

Ruben yang juga Sekretaris Daerah  KKT ini, resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati hingga satu tahun kedepan, Mei 2024 mendatang.

Selian melantik Ruben, Gubernur Maluku juga menyerahkan SK  kepada Penjabat  Bupati Buru, Penjabat  Bupati SBB dan Penjabat  Wali Kota Ambon.

Pelantikan yang dipusatkan di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (29/5/23) ini, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian Nomor 100.2.1.3-1204 tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar.

Kemudian Penyerahan SK Pj Bupati SBB Nomor 100.2.1.3-1224, SK Pj. Bupati Buru Nomor 100.2.1.3-1203, SK Pj Bupati Ambon Nomor 100.2.1.3-1202.

Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan agenda penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka menghadirkan Pilkada serentak tahun 2024.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 9 dan 11 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota,” tandasnya.

Gubernur juga mengingatkan, tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Pilpres dan Pilkada serentak.

“Saya berharap tugas sodara-sodara sebagaiman disebutkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri adalah memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional tersebut, termasuk dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara dilingkungan Pemda masing-masing,"ujar Gubernur.

Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur meminta kepada para penjabat Bupati dan Wali Kota, untuk melaksanakan sungguh-sungguh tugas yang diemban.

“Saya akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja saudara-saudara berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang wajib disampaikan paling sedikit 3 bulan sekali,” bebernya.

Kepada Penjabat Bupati KKT, Gubernur Maluku meminta agar segera melakukan koordinasi dengan Forkompinda, DPRD, instansi vertikal, TNI Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya.

Kemudian untuk para penjabat bupati yang diperpanjang masa jabatannya, juga diminta untuk lebih fokus, memperbaiki capaian kinerja daerah serta melanjutkan target-target Pembangunan yang telah dilakukan seluruhnya.

"Saya pastikan bahwa 8 arahan Presiden tentang pengendalian inflasi. Penurunan stunting, menurunkan Angka kemiskinan ekstrem, menggunakan investasi belanja APBD bagi produk dalam negeri serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024 harus mendapat prioritas kerja saudara-saudara di daerah,"jelasnya (*)

Pewarta : Febby Sahupala