Maluku sudah punya banyak contoh pahit akibat ketidakjelasan batas, dari pengungsian massal hingga luka sosial yang dalam. Apakah Hualoy ingin mengulangi kisah serupa? Tentu tidak.

Karena itu, langkah cepat melalui Perda dan Perneg menjadi kebutuhan mendesak.Maluku adalah daerah dengan sejarah konflik yang panjang. Perdamaian yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan banyak pihak. Jangan biarkan masalah tapal batas kembali menjadi pemicu retaknya persaudaraan.

Penetapan tapal batas melalui Perda dan Perneg bukan sekadar soal administrasi. Ia adalah investasi perdamaian. Regulasi ini akan menjadi pagar hukum yang melindungi masyarakat dari konflik, sekaligus memberi dasar yang kuat bagi pembangunan.

Tapal batas Negeri Hualoy adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia menyangkut kepastian hukum, hak adat, dan masa depan pembangunan. Tanpa Perda dan Perneg, Hualoy akan terus berada dalam bayang-bayang konflik.

Kini saatnya pemerintah daerah dan masyarakat adat mengambil langkah berani. Pemetaan partisipatif, penyusunan Perda, dan pengesahan Perneg adalah jalan tengah yang mengharmonikan hukum negara dengan hukum adat.

Seperti kata pepatah Maluku, ale rasa beta rasa. Jika satu negeri terguncang oleh konflik batas, maka seluruh Maluku akan merasakan dampaknya. Karena itu, mari kita pastikan Hualoy berdiri tegak dengan tapal batas yang jelas, demi Maluku yang damai, adil, dan penuh kepastian hukum (*)