BERITABETA.COM, Ambon – Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends berjanji akan membawa masalah kelistrikan di Maluku, khususnya di Pulau Seram yang meliputi tiga kabupaten untuk dibicarakan secara intens dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. PLN (Persero) Pusat.

Hal ini disampaikan, usai melakukan pertemuan bersama Manager PT.  PLN (Persero) UP3 Masohi, Andi Purnomo dan pihak PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara yang diwakili Menager Humas PLN Ramli Malawat, dan Afiandi Amin di Kantor Unit Layanan Penerangan (ULP) PLN Piru, Kamis (25/2/2021).

Politisi PDI-P Maluku ini menjelaskan, pertemuan yang digelar bersama pihak PT.  PLN (Persero) tersebut juga dihadiri Manager ULP Piru, Eka Febrianti Empra, Manager ULP Kairatu Rita Talanila dan Supervesor PLN Kantor Pelayanan Taniwel, Jefri Semuel Tetty.

Selain pihak  PLN, hadir pula Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil SBB, Samson Atapary dan dua Anggota DPRD Kabupaten SBB Fraksi PDI-P masing-masing, Jodis Rumahsoal dan Andarias Hengky Kolly, SH.

Pertemuan itu digelar dalam rangka membahas dan mengevaluasi menyeluruh kondisi kelistrikan di tiga kabupaten yang ada di Pulau Seram.  Masing-masing Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) yang menjadi wilayah operasi PT.  PLN (Persero) UP3 Masohi.

“Jadi dari hasil evaluasi menyeluruh yang kami lakukan hari ini, terungkap terdapat empat persoalan utama kelistrikan di Pulau Seram yang nanti akan menjadi bahan bagi kami untuk dibicarakan bersama pihak Kementerian dan PT PLN, “ tandasnya kepada beritabeta.com.

Menurutnya, dari hasil evaluasi itu terungkap, persoalan mendasar yang terjadi di Pulau Seram ini, lebih pada kesiapan infrastruktur dan juga kondisi wilayah.

“Dan yang terberat menurut kami, ada di Kabupaten Seram Bagian Timur, karena terdapat banyak kendala,” jelasnya.

Sementara lebih khusus di Kabupaten SBB, kata Mercy,  saat ini telah beroprasi 8 sistem yang masing-masing 4 sistem dikelola langsung oleh  PT.  PLN (Persero) UP3 Masohi dan 4 sistem lainya dikelola oleh PT. PLN (Persero) UP3 Ambon.

Dengan rinciannya, UP3 Masohi mengelola sistem yang ada di  Buano,  Piru,  Taniwal dan sistem  Kairatu. Sementara 4 sistem yang ditangani oleh UP3 Ambon adalah sistem Manipa,  Tahalupu, Tomijaya dan Luhu.

“Dari 8 sistem ini, baru ada 3 sistem masing-masing Piru, Kairatu dan Manipa yang selama ini dapat dilayani secara full 24 jam, sedangkan sisanya yang 5 itu masih mendapat pelayanan selama 12 jam,” ungkapnya.

Dikatakan, berdasarkan hasil evaluasi ini terungkap sejumlah kendala yang dibahas antaranya kemampuan mesin pembangkit yang tidak memadai, baik dari sisi kapasitas maupun usia unit mesin diesel yang digunakan PLN.

“Ini yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan tadi. Dan solusinya adalah pengadaan mesin yang harus diperjuangkan,” tandasnya.

Meski demikian, Mercy mengakui persentase elektrifikasi di Kabupaten SBB, sudah mengalami kemajuan. Karena persentase yang dipaparkan sudah mencapai 90 persen lebih. Jumlah ini termasuk dihitung dengan energi yang bersumber dari suplai yang dilakukan pihak PLN sebesar 80 persen lebih dan tenaga diesel yang digunakan oleh masyarakat.

Untuk itu, kata Mercy, dari total 93 desa yang ada di Kabupaten SBB, 83 desa  diantaranya sudah teraliri listrik, sedangkan sisanya ada 10 desa yang belum teraliri listrik. Desa-desa itu meliputi Desa Laturaki, Lokia Sapalewa, Niniari, Manusa, Huku Kecil, Abio, Akiolo, Rambatu dan Rumberu.

“Desa-desa ini menjadi perhatian karena terkendala dengan akses jalan. Lokasinya juga berada di pengunungan, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Tentunya dengan menambah mesin-mesin baru di sana,” bebernya.

Menurut Mercy, upaya untuk memenuhi pasokan listrik di Maluku dan khususnya Pulau Seram, beberapa waktu lalu pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) Pusat, sudah menyetujui untuk memenuhi pengadaan mesin sebanyak 52 PLTD untuk Maluku yang sempat tertunda di tahun 2019 lalu.       

“Saat itu memang ada kebijakan moratorium dan juga berlanjut ke masalah pandemi Covid-19 di tahun 2020, sehingga penganggaran tidak dapat dilakukan. Dan tahun ini telah disepakti, jumlah ini akan didatangkan ke Maluku,” urainya.

Secara menyeluruh, tambah Mercy untuk Maluku terdapat sebanyak 97 PLTD yang dipersiapkan. Jumlah ini termasuk untuk memenuhi sejumlah power house (rumah mesin) yang sudah dibangun pada tahun 2017, 2018 dan 2019 lalu dan jumlahnya mencapai  86 PLTD.

“Ini belum termasuk yang sementara dalam proses konstrusi dan dalam tahapan pengusulan berupa proposal,” bebernya.

Mercy yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI ini mangaku, khusus untuk SBB, wilayah yang menjadi pembahasan serius itu ada pada kawasan Taniwel dan Taniwel Timur.

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan kedua wilayah ini,  harus disediakan mesin dengan kapasitas 2x400 KV. Sedangkan untuk Buano diperkirakan kapasitas mesinnya sebesar  2x200 KV.

Selain masalah pasokan listrik, tadi juga mengemuka masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yakni berupa tenaga –tenaga lapangan yang harus pula disediakan oleh pihak PLN.

Persoalan SDM ini, tambahnya,  sama halnya dengan pengadaan mesin, karena itu menjadi kewenangan PLN Pusat, sehingga hal ini pula harus dibicarakan untuk menuntaskan masalah yang ada di Maluku.

“Ini beberapa persoalan yang mengemuka dan kita bahas bersama tadi, sehingga harus dibicarakan lebih khusus di tingkat pusat. Tentunya, sebagai wakil rakyat asal Maluku kami akan intens dan serius membicarakannya dengan Kementerian dan PT. PLN Pusat,” tandasnya (BB-DIO)