BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) diminta proaktif untuk menyambut program pemerintah Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang kini sudah dijalankan di beberapa kabupaten di Maluku.

Pendistribusian  BBM  di Kabupaten SBT dinilai belum maksimal, lantaran  tidak maksimalnya  proses pendistribusian dari ke kecamatan ke sejumlah desa, akibat  terjadinya  praktek monopoli  BBM ditingkat pengecer.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR-RI asal Maluku Mercy Chriesty Barends saat dikonfirmasi beritabeta.com via telepon selulernya usai menggelar kegiatan Sosialisasi Implementasi Sup Penyalur BPH-Migas di Gedung Kesehatan Seram Bagian Timur, Kota Bula, Selasa (12/2/2019)

Srikandi PDI-Perjuangan Maluku ini mengatakan, kondisi geogragis Kabupaten SBT yang terbilang cukup sulit, harus ditopang dengan upaya  pemerintah daerah untuk mempersiapkan  perangkat regulasi dan  kesiapan  infrastruktur di lapangan. “Ya harus ada upaya khusus dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak,” ungkap Mercy.

Menurutnya, kondisi serupa memang sering dikeluhkan masyarakat di sejumlah tempat di Maluku. “Jadi bukan saja di SBT, tapi sering kita temui hal serupa di beberapa tempat,”katanya.

Untuk itu, kata Mercy, Pemkab SBT saat ini sudah seharusnya memperbanyak Sub Penyaluran BBM di setiap titik yang dibutuhkan masyarakat. Sebab, program BBM Satu Harga sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat sebagai konsumen baik di bidang perikanan dan pertanian. Program BBM Satu Harga  akan dapat memutus mata rantai spekulasi harga BBM yang dimainkan para pelaku monopoli.

”Pemerintah sebagai regulator harus  perbanyak sub penyalur di titik-titik yang selama ini memang kesulitan untuk mendapatkan akses BBM, kerjasama pihak ketiga baik koperasi maupun BUMD di desa dengan penyertaan modal desa misalnya, nah itu bisa dilakukan sehingga BBM satu harga bisa berjalan dengan baik. Pemerintah daerah  harus menyiapkan perangkat regulasinya,  karena ini terkait dengan rentang kendali distribusi,”tandasnya.

Mercy mengakui, untuk wilayah Kabupaten SBT, pihaknya telah mengkonfirmasi pihak PT. Pertamina (Persero) terkait kuota yang disiapkan. Ternyata,   tidak ada persoalan. “Pertamina telah menjelaskan kuota BBM kita lebih dari cukup untuk kebutuhan masyarakat di SBT. Per hari itu ada 5 sampai 10 KL yang turun ke SPBU dan di tingkat PMS, sehingga jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM, bisa disimpulkan telah terjadi monopoli bisnis,” beber Mercy.

Mercy juga mengendus pengelolaan  BBM di Kabupaten SBT ini juga berpotensi monopoli,  karena hanya  ditangani satu orang.  “Ini patut dicurigai, hingga tingkat distribusi mata rantainya  harus dicek, karna tidak lewat mata rantai yang diakui oleh negara tetapi ini di luar jalur resmi,” urainya. (BB-DIO)